ICW: Tak Bisa Lagi Mengelak, Roy Suryo Sebaiknya Kembalikan Barang Milik Negara

"Harusnya Roy Suryo sebaiknya kooperatif ya, kalau memang itu ada. Sekali lagi, kalau memang itu ada. Sebab, sulit kalau pemerintah itu menuding (Roy Suryo) tanpa sesuatu dasar," kata Donal di DPP PSI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Sebab, kata Donal, permintaan dari Kemenpora tersebut berdasarkan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga sulit bagi Roy maupun pihak terkait lainnya untuk mengabaikan audit BPK.

"Jadi, bukan suara dari pemerintah, tapi audit BPK. Pada titik itu, sulit bagi Roy Suryo untuk mengelak karena hasil audit itu dari BPK," ujarnya.

Donal juga menuturkan, seharusnya Roy bergerak cepat tanpa menunggu instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan waktu tujuh hari kepada Roy untuk menuntaskan polemik tersebut.

"Seharusnya kan kooperarif tanpa harus menunggu instruksi SBY. Menurut saya, sebaiknya kooperatif agar permasalahan ini selesai," katanya.

Ia menyatakan, apabila polemik ini tak dituntaskan dengan cepat, akan berdampak negatif bagi Demokrat, publik, dan penyelenggara negara.

"Tidak bagus bagi partainya, dan jadi preseden buruk bagi publik dan pejabat negara. Besok-besok orang habis jadi kepala dinas, misalnya, ambil saja mobil dinasnya. Kan bisa begitu," kata dia.

Seperti diketahui, melalui suratnya, Kemenpora meminta Roy Suryo selaku mantan Menpora RI periode 15 Januari 2013 hingga 20 Oktober 2014 mengembalikan 3.226 unit barang milik negara.

Menpora Imam Nahrawi mengatakan, barang milik negara yang diduga masih berada dalam penguasaan Roy Suryo mencapai maksimal Rp 9 miliar.

"Enggak sampai (ratusan miliar). Setahu saya antara Rp 8 miliar hingga Rp 9 miliar," ujar Imam saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/9/2018).