PDI-P Tak Merasa Diuntungkan dengan Dukungan DPD Demokrat kepada Jokowi

"Begini lho, jangan sampai pilihan-pilihan politik, sikap politik, apa lagi sikap itu merupakan sikap elit politik, itu direduksi jadi perhitungan untung rugi untuk pasangan calon tertentu," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Ia mengatakan Pilpres 2019 merupakan kontestasi yang dilandasi persahabatan oleh kedua pasangan calon. Karena itu, ia menilai tidak elok jika kekurangan pada pasangan calon tertentu serta merta dikonversi menjadi keuntungan bagi pasangan calon yang lain.

Hendrawan pun menghormati sikap Demokrat yang memberikan dispensasi kepada DPD tertentu yang mendukung Jokowi. Ia pun meyakini Demokrat mampu mengatasi dinamika yang terjadi di internal mereka tersebut.

"Sepenuhnya itu kewenangan dari pimpinan Demokrat. Kami tidak mau ikut campur dengan urusan dan masalah yang ada di Partai Demokrat. Dan kami percaya bahwa Partai Demokrat sudah teruji dan dewasa untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul di internal partai," lanjut Hendrawan.

Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.