PAN: Problem DPT Bukan Hanya Permasalahan Kubu Prabowo-Sandiaga

Ia menyatakan, persoalan tersebut sejatinya juga menjadi problem yang harus diperhatikan semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Gini, permasalahan DPT ini, bukan permasalahan parpol pengusung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Ini merupakan kejadian yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh partai politik peserta pemilu," kata Eddy di sela rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Ia mengatakan, koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga mengajak koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf untuk memperbaiki DPT agar Pemilu 2019 berlangsung dengan lancar.

Ia optimistis permasalahan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 bisa diatasi dalam jangka waktu seminggu ke depan.

"Karena ini menyangkut masalah DPT untuk peserta pemilu juga, bukan hanya pilpres aja. Jadi sedianya jadi perhatian dari seluruh parpol. Jadi kami berharap besok yang berdiri di sini jauh lebih banyak dari parpol yang berdiri hari ini," kata Eddy.

Sebelumnya kubu Prabowo-Sandiaga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan DPT untuk Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri rapat pleno rekapitulasi penetapan DPT di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

"Dalam pertemuan para sekjen hari Senin lampau kami sepakat rapat hari ini meminta agar dilakukan penundaan atas penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi DPT," kata Muzani.

Ia mengatakan, KPU layak menunda penetapan DPS menjadi DPT lantaran mereka mengklaim menemukan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta DPS yang mereka terima.

Bawaslu juga meminta hal yang sama. Mereka menemukan 131.363 data pemilih ganda. Jumlah itu ditemukan Bawaslu melalui data sampel di 75 kabupaten dan kota.

Akhirnya, KPK tetap mengesahkan DPT. Namun, KPU memberikan waktu khusus untuk memperbaiki DPT yang ditetapkan hari ini, selama 10 hari kerja setelah DPT ditetapkan.

"Apa bila bapak ibu berkenan, kami akan menetapkan rekapitulasi DPT nasional supaya bisa diberikan kepada bapak ibu sekalian namun dengan diberi catatan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat nasional di Kantor KPU.

Arief mengatakan, KPU akan segera melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan DPT yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jika ada yang harus disempurnakan, KPU dan Bawaslu kota mengundang partai politik untuk menetapkan lagi perbaikan DPT di kabupaten dan kota," lanjut Arief.

Keputusan itu disambut baik semua peserta rapat pleno, termasuk koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga.

"Kami apresiasi, ini suasana rapatnya musyawarah banget, Indonesia banget," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal menanggapi keputusan KPU tersebut.