Tim Jokowi-Ma'ruf Ajak Kubu Prabowo-Sandiaga Selesaikan Bersama Masalah DPS Ganda

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Sekjen PKS Mustafa Kamal yang menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi terkait DPT kita bekerja sama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita berkerja sama mendorong KPU, agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya," ujar Hasto di Media Center Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

"Kita perbaiki saja bersama-sama, disisir bersama-sama, dan kemudian partisipasi warga secara aktif melihat apapun setiap satu suara itu menentukan masa depan bangsa kita. Jadi konteksnya bukan menolak, tapi konteksnya perbaiki bersama-sama," lanjut dia.

Hasto menjamin pemerintahan Presiden Jokowi tak akan menggunakan DPT sebagai instrumen pemenangan.

Sebab lanjut Hasto, Jokowi memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Ia menambahkan, pihaknya juga terus mencermati kemunculan DPT ganda dan akan melaporkannya ke KPU jika menemukan.

"Pemerintah Pak Jokowi mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga DPS bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi concern kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional," lanjut dia.

Sekretaris jenderal partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandi sebelumnya mengungkap adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dari 137 juta pemilih terdapat 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," ujar Mustafa saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.

Mustafa meminta KPU memberikan klarifikasi dan memuktahirkan data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut dia, pada Rabu (5/9/2018), KPU akan mengundang seluruh perwakilan partai politik untuk menetapkan DPT pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Selain itu, ia juga meminta KPU menyerahkan data para pemilih yang belum diberikan kepada partai politik.

Mustafa mengaku pihaknya baru menerima 137 juta data pemilih, sementara data KPU menunjukkan jumlah pemilih telah mencapai 185 juta orang.

"Sampai hari Senin ini data DPT yang telah ditetapkan ada 185 juta. Ada kenaikan dari data yang diserahkan ke kami sebelumnya. Kami minta itu dulu diserahkan, untuk kami olah dulu datanya," kata Mustafa.

"Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan," ucapnya.