Jaksa Agung Apresiasi KPK Tangkap Hakim PN Medan

"Kita berikan apresiasi kepada KPK," kata Jaksa Agung di Jakarta, Jumat (31/8/2018), seperti dikutip Antara.

Tamin Sukardi di PN Tipikor Medan, dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp132.468.197.742.

Sedangkan lahan 74 hektare di Pasar IV Desa Helvetia, dituntut untuk dirampas oleh negara.

Namun vonis majelis hakim diwarnai dissenting opinion. Tamin Sukardi divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kemudian diharuskan membayar uang pengganti Rp 132,4 miliar subsider 2 tahun penjara.

Selain itu, hak penguasaan lahan yang dijual Tamin di tanah seluas 20 hektare dan 32 hektare di Pasar IV Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, tidak disita negara.

Prasetyo menegaskan tampaknya KPK mengawal apa yang sedang dikerjakan oleh kejaksaan untuk mengembalikan aset negara yang diperjualbelikan itu.

"Hasilnya seperti itu (OTT KPK)," katanya.

Jaksa Agung secara kelembagaan mengaku prihatin dengan adanya OTT KPK yang menyeret hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi PN Medan itu.'

"Kita secara kelembagaan prihatin dengan OTT itu. Kita harapkan ke depannya tidak terjadi lagi, katanya.

KPK menetapkan hakim Merry Purba sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim PN Medan secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Merry diduga menerima total 280.000 dollar Singapura (sekitar Rp 3 miliar) terkait putusan perkara.

Tamin Sukardi adalah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan beas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp 236,2 miliar dan baru dibayar Rp 132,4 miliar.