PKS Serahkan Sepenuhnya Kasus Korupsi Nur Mahmudi kepada Proses Hukum

"Itu urusan hukum ya. Biar hukum yang ngomong, biar hukum yang bicara," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Saat ditanya apakah PKS akan memberikan bantuan hukum kepada Nur Mahmudi, Hidayat belum mengetahuinya. Ia menyarankan hal itu ditanyakan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

"Tanya ke DPP (PKS)," kata Hidayat.

Diketahui Nur Mahmudi pernah menjabat Presiden Partai Keadilan, cikal bakal PKS.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan eks Sekretaris Daerah Depok resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Nangka.

"Iya, mantan Wali Kota Depok (Nur Mahmudi) dan mantan Sekda Ir HP sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Argo ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/8/2018).

Argo mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2018.

"Saat ini belum dilakukan pemanggilan terhadap keduanya (setelah ditetapkan tersangka). Kami masih jadwalkan. Nanti saya informasikan lebih lanjut," sebutnya.

Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Mahmudi pada Kamis (19/4/2018).

"Jadi, di 2015 itu ada pengadaan atau pekerjaan jalan di Jalan Nangka dan yang bersangkutan kami periksa sebagai saksi. Tunggu saja perkembangannya seperti apa," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/4/2018).

Saat itu Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto menyebutkan, dalam proyek pembangunan Jalan Nangka, ada dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara yang bersinggungan dengan dilaksanakannya proyek tersebut.

Meski demikian Didik tak menyebutkan dari mana dugaan korupsi ini pertama kali muncul.