Salin Artikel

[HOAKS] Informasi Bantuan untuk Korban Gempa Lombok Ditahan

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi salah satu pengguna Facebook, Luthfi Abu Musa, yang mengunggah status bahwa bantuan untuk korban gempa bumi di Lombok tidak dibagikan secara merata dan ditahan oleh oknum lembaga tertentu.

Narasi yang beredar:

Berikut adalah unggahan status Luthfi Abu Musa:

1. Saya patungan dengan teman-teman beli terpal seharga 50 juta lebih, sampai seminggu barang tidak ada kabarnya.

2. Saya tanya-tanya sama relawan-relawan lain ternyata sama, barangnya tertahan (oknum BPxx)

3. Disaat korban butuh-butuhnya bantuan kenapa barang harus ditahan?
Banyak dugaan barang akan mereka makan sendiri, beberapa teman yang maksa untuk dikasih barang mereka diberikan cuma 50 persen.

4. Pagi ini saya buka handphone dan dapat info, ternyata barang yang nilainya milyaran itu nantinya akan dijadikan (diklaim) sebagai bantuan dari fresiden, dan penyerahan secara simbolik (kemarin saya lihat fresiden datang)

Penelusuran Kompas.com:

Saat ditelusuri Kompas.com, akun facebook tersebut sudah tidak bisa ditemukan.

Sutopo melalui akun resmi Twitter-nya, @Sutopo_PN, menegaskan, informasi tersebut adalah hoaks dan fitnah.

"Apalagi mau dijual untuk kepentingan sendiri. Atau digunakan sebagai bantuan Presiden. Bohong semua itu," kata Sutopo, dalam twitnya.

Hoaks penahanan bantuan

Sutopo juga mengklarifikasi kabar penahanan bantuan dari masyarakat untuk korban bencana alam di Lombok.

"Tidak ada bantuan yang di tahan," ujar Sutopo. 

Bantuan dari masyarakat yang dikirim lewat PT Pos Indonesia harus disortir karena banyak masyarakat yang mengirimkan bantuan ke alamat pribadi.

"Harusnya semua bantuan ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok," kata dia.

Ia mengatakan, semua bantuan dari masyarakat yang diterima Kantor Pos Mataram langsung diserahkan kepada BPBD Provinsi NTB di Kota Mataram.

"Untuk bantuan dengan alamat pribadi, Kantor Pos Mataram tetap mengupayakan diserahkan kepada penerima sesuai yang alamat tertulis pada paket kiriman," kata Sutopo melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Jumat (17/8/2018) malam.

Bantuan logistik 75 ton

BPBD telah mengirimkan sebanyak 75 ton bantuan logistik melalui pesawat kargo.

"Jika kurang akan dikirimkan lagi," lanjut Sutopo.

Ia mengimbau masyarakat, ketika menerima suatu informasi atau berita yang beredar untuk tidak langsung turut menyebarkan di sosial media.

Masyarakat dapat menghubungi call center posko tanggap darurat gempa bumi Lombok di Kecamatan Tanjung Lombok Utara.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi call center pos pendamping nasional di nomor 0853-3365-6353.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/18/17410221/hoaks-informasi-bantuan-untuk-korban-gempa-lombok-ditahan

Terkini Lainnya

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke