Waketum Gerindra: Demokrat Klaim Andi Arief Berjalan Sendiri

Andi mengaku diperintah oleh partainya untuk bicara mengenai dugaan pemberian mahar Rp 500 Miliar ke dua partai tersebut.

Menurut Edhy, Partai Gerindra telah mengklarifikasi hal tersebut dan Partai Demokrat mengklaim Andi Arief berjalan sendiri.

"Ya kami sudah mendapat klarifikasi dari Demokrat. Demokrat sendiri mengklaim Andi Arief berjalan sendiri dan kami tidak mau terlalu dalam untuk menanggapi ini," ujar Edhy saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) malam.

Edhy mengatakan saat ini Partai Gerindra tengah fokus pada pembentukan tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno bersama partai koalisi.

Kendati demikian, kata Edhy, tidak menutup kemungkinan partainya akan mengambil langkah hukum jika persoalan tersebut terus dipermasalahkan.

"Kalau memang itu masih berkeyakinan ya kami masih bisa melakukan upaya hukum. Tapi kami tidak mau kalau sampai ke arah sana, karena bagaimanapun juga bagi kami yang paling penting sekarang adalah bagaimana memenangkan tim ini," kata Edhy.

Sebelumnya, Andi Arief mengaku ia diperintah oleh partainya untuk bicara mengenai dugaan mahar Rp 500 Miliar dari Sandiaga Uno ke Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Mahar itu, disebutnya, dijanjikan agar PAN dan PKS mau menerima Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai bicara ini," kata Andi dalam acara sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/8/2018) malam.

Andi memastikan pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, menurut dia, keputusan Demokrat untuk mengungkap soal dugaan mahar ini diambil dalam rapat resmi partai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (8/8/2018) malam.

"Hasil rapat menyatakan kita kemukakan saja ke publik problem sebenarnya," kata dia.

Andi mengaku tidak takut jika pernyataannya di Twitter berujung pada konsekuensi hukum.

Mantan staf khusus Presiden keenam SBY ini menyatakan, siap menghadapi proses hukum, jika kicauannya diproses oleh pihak kepolisian. 

Ia bersedia dikonfrontasi dengan pihak yang merasa dirugikan dengan pernyataannya. Ia juga menolak minta maaf perihal isu mahar Rp 500 miliar ke PKS dan PAN itu.

"Saya orang yang taat hukum, pasti akan hadir, tidak mungkin saya menghindar. Saya siap dikonfrontasi untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.