Salin Artikel

Adhyaksa Dault Singgung Tak Ada Alokasi APBN untuk Pramuka di Depan Jokowi

Hal itu diungkapkan ketika berpidato di depan Presiden Joko Widodo dalam acara HUT ke- 57 Pramuka di Lapangan Gajah Mada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (14/8/2018).

"Kami di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak mendapatkan APBN," ujar Adhyaksa.

Meski demikian, ia mengakui, aktivitas Pramuka tetap dapat berjalan dengan baik lantaran alokasi anggaran dari lembaga legislatif tingkat provinsi, kabupaten, dan kota serta dari pemerintah daerah.

"Tapi kami berbesar hati kakak-kakak legislatif eksekutif daerah telah menganggarkannya melalui APBD karena memang ujung tombak Pramuka beradanya di Kwartir Daerah," ujar dia.

Oleh sebab itu, dalam pidatonya, Adhyaksa menghaturkan ucapan terima kasih kepada para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia. Khususnya DPRD di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

"Begitu pula kepada segenap pimpinan lembaga legislatif yang selama ini telah membantu memperjuangkan alokasi dana Gerakan Pramuka di daerah-daerah," lanjut dia.

Sayangnya, soal ketiadaan alokasi anggaran di Pramuka pada APBN tidak disinggung sama sekali dalam pidato Presiden Jokowi yang diberikan kesempatan berpidato setelah Adhyaksa.

Jokowi berharap Praja Muda Karana (Pramuka) merevitalisasi diri agar dapat membentuk manusia yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari dan menjawab tantangan bangsa Indonesia pada masa depan.

"Di masa sekarang, gerakan Pramuka harus merevitalisasi dirinya agar dapat terus membentuk manusia-manusia Pancasila yang tangguh, yang tahan banting, berakhlak mulia, dan yang inovatif," ujar Jokowi.

"Revitalisasi gerakan Pramuka diperlukan karena tantangan yang dihadapi generasi muda di masa sekarang sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi di masa lalu," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/20013351/adhyaksa-dault-singgung-tak-ada-alokasi-apbn-untuk-pramuka-di-depan-jokowi

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke