Kinerja Masih Rendah, Partai Politik Diharap Lakukan Reformasi

Salah satu hal yang mengecewakan adalah masih banyak kader partai politik yang terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Syamsuddin, partai politik perlu melakukan reformasi untuk menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

"Reformasi parpol supaya apa, supaya demokrasi kita lebih baik, lebih sehat lagi, OTT  (operasi tangkap tangan) oleh KPK lebih sedikit, dan seterusnya," ujar Syamsuddin dalam diskusi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Selain itu, Syamsuddin juga menilai kinerja anggota DPR yang masih rendah dibanding oleh lembaga negara lain, seperti KPK, TNI, dan Presiden.

"Kinerja DPR parlemen kita itu juga buruk dibandingkan kinerja KPK, TNI, dan Presiden yang dinilai baik dan sangat baik," kata dia.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan, pemilu adalah ajang penting untuk terpilihnya pemimpin lewat prosedur demokrasi yang dilakukan dengan cara-cara yang akuntabel.

"Wakil-wakil (wakil-wakil rakyat) yang akuntabel melalui pileg dalam konteks pemilu serentak mendatang," kata dia.

Di sisi lain, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai, sistem seleksi politik nasional meski dibenahi dan kaderisasi mesti dilakukan oleh partai politik.

Firman mengatakan, suatu partai politik perlu memiliki garis ideologi yang teguh untuk membedakan dengan parpol lainnya.

"Partai harus punya jati diri, partai harus punya karakter. Orang bisa lihat perbedaan partai ini dan partai sana. Jangan bikin partai yang identitasnya sama akibatnya tidak memiliki identitas yang kuat," ujar dia.

"Kalau mereka tidak punya ideologi, semua akan digerakkan jaring-jaring pragmatis. Munculnya politik kartel, oligarki yang sifatnya transaksional atau politik dagang sapi," kata Firman.

Survei ahli LIPI mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap lembaga. Hasilnya, partai politik dan DPR mendapatkan tingkat kepuasan rendah, yaitu sebesar 13,10 persen dan 23,45 persen.

Adapun lembaga yang terbilang mendapat tingkat kepuasan tinggi adalah KPK dengan 92,41 persen, TNI sebesar 80,69 persen, dan pers sebesar 71,03 persen.

Survai dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik (LIPI) di 11 provinsi di Indonesia. Adapun, responden sebanyak 145 orang yang terdiri dari ahli politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang berasal dari para akdemisi,aktivis, jurnalis, tokoh masyarakat, serta anggota kelompok profesi.

Survai ini menggunakan teknik non-probability sampling, yakni dengan menerapkan teknik purposive sampling, di mana sampel sumber data (ahli) dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

Pembiayaan survei ini dilakukan dengan pendanaan APBN.