Salin Artikel

Survei LIPI: Jelang Pemilu, Aspek Bebas dari Diskriminasi Masih Buruk

Meski demikian, papar Esty, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian.

“Pada aspek bebas dari diskriminasi sebesar 46 persen responden ahli menilai masih buruk. Ini menjadi perhatian kita sendiri,” papar Esty di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Hal tersebut Esty paparkan dalam Sosialisasi Hasil Survei Ahli 2018 yang bertema "Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosia Budaya, Pertahanan dan Keamanan: Menjelang Pemilu Serentak 2019.”

Esty mengatakan, terkait pemenuhan hak politik warga negara yakni hak memilih dan dipilih mayoritas ahli menilai sudah berjalan baik.

Namun, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan hanya di angka 56 persen. Esty menilai hal itu masuk kategori buruk atau sangat buruk.

Di sisi lain, Esty memaparkan, terkait dengan penyelenggara pemilu, para ahli memberikan penilaian positif terhadap kinerja KPU RI dan Bawaslu RI.

“Sekitar 85 persen ahli menyatakan baik atau sangat baik dan Bawaslu RI sekitar 71 persen ahli menyatakan baik atau sangat baik,” papar Esty.

Namun, Esty menuturkan, para ahli menyatakan ada beberapa problem yang berpotensi muncul pada pemilu serentak 2019 nanti.

“Sebanyak 89 persen ahli menjawab politik uang adalah masalah yang berpotensi paling tinggi di pemilu 2019,” papar Esty.

Selain itu ada sengketa hasil pemilu (76,6 persen), ketidaknetralan birokrasi (66,2 persen), tidak menggunakan hak suara (53,1 persen), serta penggunaan kekerasan dalam pemilu 2019 (32,4 persen).

Survei ahli yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik (LIPI) dilaksanakan di 11 provinsi di Indonesia dengan responden sebanyak 145 orang terdiri dari ahli politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang berasal dari para akdemisi,aktivis, jurnalis, tokoh masyarakat, serta anggota kelompok profesi.

Survei ini menggunakan teknik non-probability sampling yakni dengan menerapkan teknik purposive sampling, dimana sampel sumber data (ahli) dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/07/11492621/survei-lipi-jelang-pemilu-aspek-bebas-dari-diskriminasi-masih-buruk

Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke