Parpol Perbaiki Berkas 5 Caleg Eks Koruptor di Tingkat DPR

Komisioner KPU Ilham Saputra mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima perbaikan berkas atas para caleg tersebut.

Saat ini, KPU sedang dalam tahap verifikasi dan pengecekan keabsahan data atas perbaikan tersebut. Ilham menegaskan bahwa KPU tidak akan memberikan waktu lagi bagi parpol untuk memperbaiki berkasnya.

"Tidak ada perbaikan lagi. Perbaikan kan sudah kami berikan kesempatan pada 22-31 Juli kemarin," ujar Ilham di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

"Saat ini kita verifikasi kembali syarat calonnya langsung, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, mengecek kembali berkas-berkas yang sudah ada," tambahnya lagi.

Ilham menjelaskan, jika setelah diverifikasi masih ada caleg yang dikatakan tidak memenuhi syarat, nama caleg tersebut akan langsung dicoret.

Setelah itu, KPU akan menyusun dan mengumumkan daftar calon sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018. Baru pada tahap ini, daftar calon akan dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS, pada 12-21 Agustus 2018.

Jika ada masukan atau tanggapan, KPU akan mengklarifikasi dengan parpol pada 22-28 Agustus 2018. Pada akhirnya, parpol akan menjawabnya di 29-31 Agustus 2018.

Larangan terkait eks napi korupsi, kasus narkoba, dan kasus pelecehan seksual pada anak untuk maju sebagai caleg, tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu, pelarangan juga diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.