[HOAKS] Surat Kemenpan RB soal Pembekalan CPNS

Kemenpan RB menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Informasi yang beredar

Surat yang beredar tersebut ditujukan kepada kepala daerah tingkat provinsi, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, pejabat pembina kepegawaian pusat, dan pejabat pembina kepegawaian daerah.

Para pejabat terkait diminta untuk mengumumkan nama calon PNS dan memberikan pembekalan.

Isi surat yang beredar:

Menindaklanjuti perihal tahapan akhir yang dilakukan oleh masing-masing kementerian terkait, tentang Penyampaian Daftar Nama Peserta Pembekalan CPNS Golongan II dan II formasi tahun 2017, dengan ini diberitahukan kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, provinsi, kota, maupun kabupaten bahwa nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 telah lengkao, berupa nama berikut formasinya yang tertera dalam 1 bundel lampiran ini.

Kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, porvinsi, kota maupun kabupaten diharapkan untuk menyampaikan pengumuman ini, berikut pelaksanaan pembekalan.

Penelusuran Kompas.com

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB Mudzakir, saat dikonfirmasi mengatakan, surat itu hoaks.

Kemenpan-RB mendapatkan laporan dari masyarakat soal surat ini.

"Kami dapat beberapa info dari masyarakat. Itu hoax," kata Mudzakir kepada Kompas.com, Rabu (1/8/2018).

Selain itu, Kemenpan RB melalui akun resmi twitternya, @kempanrb juga memberikan klarifikasi bahwa surat tersebut adalah hoaks. 

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu cek kepada Kemenpan RB terhadap setiap info tentang CPNS dan formasinya ke website kami atau e-mail: halomenpan@menpan.go.id dan medsos (media sosial) kami," ujar dia.

Segala informasi yang dipublikasi di situsweb resmi dan media sosial Kemenpan RB dipastikan benar.

Kemenpan RB akan menindaklanjuti secara hukum adanya surat palsu yang beredar ini. 

"Kami akan tindak lanjuti secara hukum pemalsuan dan penyebaran hoax. Sedang kami persiapkan langkah-langkahnya," kata Mudzakir.