Wasekjen Gerindra: Prabowo Jadi Presiden, Tiga Bulan Kasus Novel Baswedan Selesai

"Di zaman Jokowi, kasus Novel Baswedan sudah masuk 16 bulan, tapi tidak ada tanda- tanda titik terang," ujar Andre dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

"Nanti kalau Prabowo Subianto menjadi Presiden, tiga bulan, atau 100 hari, kasus itu kami targetkan selesai. Kalau tidak bisa, Kapolrinya kami copot. Inilah bedanya komitmen antara Prabowo dengan Pak Jokowi," kata dia.

Pernyataan Andre memancing polemik dalam acara diskusi tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang juga menjadi narasumber acara itu kemudian melontarkan celetukan mengenai kasus Prabowo di masa lalu.

"Loh, yang hilang dulu itu bagaimana, Bos...?" tutur Masinton.

Pernyataan Masinton merujuk pada peristiwa penculikan aktivis menjelang jatuhnya Presiden kedua RI Soeharto pada periode 1997-1998.

Andre yang menyadari ketua umumnya disindir Masinton langsung mengklarifikasi hal itu.

"Kalau soal penculikan aktivis, silakan tanyakan ke Pak Wiranto yang saat itu adalah Panglima ABRI dan saat ini menjadi Menko Polhukam-nya Pak Jokowi," ujar Andre.

Menurut Andre, isu penculikan aktivis sudah tidak relevan lagi diarahkan kepada sosok Prabowo Subianto yang saat peristiwa itu terjadi menjadi Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elite TNI Angkatan Darat.

"Itu hanya kaset rusak yang diputar terus pas Pemilu," ujar Andre.

Cuma alat kampanye

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berpendapat, kasus yang menimpa Novel Baswedan memang sering dipolitisasi kelompok politik.

Banyak kelompok politik yang mengucapkan janji biasanya berdalih akan menuntaskan kasus itu jika sudah berkuasa. Namun, ICW menganggap hal itu hanya semata janji yang sulit terealisasi apabila sudah berkuasa.

"Ya ini sih kampanye doang ya. Nanti (ketika berkuasa) bilangnya, "Yang berjanji kan Andre, bukan saya". Kan begitu terus selalu, berulang," ujar Emerson.

Meski demikian, Emerson tetap mengapresiasi janji-janji itu. Apa pun yang terjadi, kelompok masyarakat sipil akan tetap terus mendorong pengungkapan kasus kekerasan yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.