Mantan Napi Korupsi Diusung Golkar Jadi Caleg atas Aspirasi Kader

Nurlif terlibat kasus suap berupa travel cek saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom pada tahun 2004. Ia divonis 1 tahun 4 bulan penjara.

Sementara Iqbal Wibisono terlibat korupsi dana Bansos Provinsi Jateng untuk Kabupaten Wonosobo tahun 2008. Ia divonis satu tahun penjara.

"Tetap diajukannya mantan terpidana tersebut atas dasar aspirasi dari pengurus daerah setempat yang masih mendukung untuk maju menjadi caleg," kata Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen dalam keterangannya, Kamis (19/7/2018).

Happy mengakui keputusan Golkar ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg.

Kendati demikian, menurut dia PKPU tersebut masih bisa berubah karena sedang digugat di Mahkamah Agung, termasuk oleh caleg Golkar yang mantan napi.

Apabila selama proses verifikasi tidak ada putusan MA yang membatalkan PKPU 20/2018, maka Golkar akan menerima apabila dua bakal calegnya digugurkan.

"Tapi jika ada putusan MA yang membolehkan (mantan napi koruptor jadi caleg), maka bacaleg yang bersangkutan bisa terus maju seleksi untuk menjadi caleg," kata Happy.

Happy pun optimis MA akan mengabulkan gugatan kadernya. Sebab, aturan yang melarang mantan napi koruptor jadi caleg dinilai bertentangan dengan dengan Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Pasal tersebut membolehkan mantan napi untuk maju jadi caleg asalkan mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

"Jadi tagline bersih implementasinya tetap berdasar kepada UU, peraturan dan prosedur yang berlaku," kata Happy.

KPU sebelumnya sudah menerbitkan PKPU pencalonan anggota legislatif 2019. Dalam Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Selain itu, pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e dinyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

Namun, PKPU itu tengah diuji materi oleh Mahkamah Agung.