Kasus Jasindo Diduga Rugikan Negara Rp 8,4 M dan 767 Ribu Dolar AS

Kasus ini melibatkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono. Kerugian negara itu terungkap melalui penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dugaan kerugian keuangan negera berdasarkan perhitungan BPKP adalah Rp 8,4 miliar dan 767 ribu dolar AS yang diduga merupakan pembayaran pada agen," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/7/2018).

Dalam kasus ini, KPK telah menahan Budi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin kemarin. Dalam pemeriksaan itu, KPK mengonfirmasi informasi terkait pengeluaran fee agen.

"KPK juga mendalami indikasi tersangka mendapatkan aliran dana dalam kasus ini," ujarnya.

Sejak Maret 2017, KPK telah memeriksa 30 orang saksi yang melibatkan berbagai unsur. Mereka terdiri dari

Ketua Tim Pemeriksaan Khusus atas PT JASINDO (Persero) Tahun 2014, Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi, Spesialis Utama di SKK Migas, Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia, Direktur Utama PT. Asuransi Asei Indonesia (Persero) dan pihak swasta.

Dalam kasus ini, Budi memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas. PT Jasindo kemudian membayar dua agen tersebut sebesar Rp 15 miliar. Padahal, PT Jasindo yang merupakan BUMN itu sedianya tidak perlu menyewa agen dalam mengikuti kegiatan tender.

Sebab, proses tender dilaksanakan secara terbuka. KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk PT Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara.

"BTJ selaku direksi diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang pembayaran kegiatan fiktif asuransi oil and gas BP Migas," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/4/2017).

Febri melanjutkan, selain itu ada indikasi aliran dana yang diberikan kepada agen juga mengalir kembali ke beberapa pejabat di PT Jasindo.

Atas perbuatan itu, Budi Tjahjono disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.