Salin Artikel

Demokrat Tunggu Ada Parpol Kecewa dengan Pilihan Cawapres Jokowi dan Prabowo

Sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menunggu Joko Widodo dan Prabowo Subianto menentukan calon wakil presidennya terlebih dahulu, baru partainya menentukan sikap.

Pengalamannya pernah menjabat Presiden RI selama periode 2004-2009 dan 2009-2014 membuat SBY percaya diri partainya akan menjadi 'game changer' alias pengubah permainan dalam momentum tersebut.

Lantas, apa maksud SBY itu?

Rupanya, maksud Partai Demokrat memilih menunggu cawapres Jokowi dan Prabowo itu adalah demi melihat reaksi partai politik koalisi masing-masing.

"Entah apakah pengumuman dilakukan jauh-jauh hari dari pendaftaran KPU atau mepet-mepet di 10 Agustus, apakah semua partai politik koalisi mereka merasa puas (dengan keputusan cawapres Jokowi dan Prabowo)? Itu kan baru diketahui setelah pengumuman cawapres dilakukan," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada Kompas.com, Kamis (12/7/2018).

"Manakala pengumuman (cawapres) terjadi dan ada partai politik koalisi yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi, tidak diajak komunikasi dalam penentuan atau alasan apapun, kemudian dia merasa kecewa atau kurang puas, di situlah Demokrat akan memainkan perannya sebagai 'game changer', merubah permainan," lanjut dia.

Amir menegaskan, Demokrat siap mengakomodasi partai politik yang kecewa itu dan membentuk poros politik baru.

Melihat peta kengototan partai politik soal pengajuan cawapres, Amir melihat, partai politik pada koalisi Jokowi lah yang paling banyak mengajukan nama ketua umumnya sebagai pendamping Jokowi.

Ia yakin ada tersisa kekecewaan di antara partai politik yang kadernya tidak digandeng Jokowi sebagai cawapres.

Amir mengakui, gaya politik Jokowi memang merangkul. Artinya, kecil kemungkinan ada parpol yang 'balik badan' lantaran kecewa atas pilihan cawapresnya.

Meski demikian, Amir menyebut, ini adalah politik di mana yang paling penting adalah akomodasi kepentingan.

"Walaupun Jokowi gaya politiknya merangkul, tapi UU membatasi. Tidak mungkin semua parpol koalisi mendapatkan semua aspirasinya, ingat wapres hanya satu orang. Sedangkan parpol yang mendukung, harapan tertingginya adalah ketum mereka jadi cawapres. Jadi kekecewaan akan itu bukan hal yang mengejutkan nantinya," papar Amir.

Masih Usahakan AHY

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menambahkan, seiring kebijakan menunggu itu, partainya masih menunggu beberapa hal.

Pertama, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan presidential threshold menjadi 0 persen. Kedua, menunggu kader Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disambut oleh partai politik lain sebagai calon wakil presiden yang diusung pada Pilpres 2019.

"Kami kan punya strategi ya. Nah, salah satunya itu, karena itu semua sudah keputusan partai ya," kata Syarief saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Menurut Syarief, waktu hingga peta koalisi menjadi terang masih cukup lama, sekitar satu bulan lagi. Menurut dia, masih banyak yang mungkin bisa terjadi.

"Pokoknya, keputusannya (Demokrat) sebelum tanggal 9 Agustus (satu hari sebelum penutupan pendaftaran capres dan cawapres di KPU)," ujar Syarief.

Jokowi : Mbok Sabar...

Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden pendampingnya pada pemilihan presiden 2019 yang akan datang.

"Mbok sabaaarrr dulu, kan paling tinggal seminggu, dua minggu, tiga minggu lagi ya," ujar Jokowi saat diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Saat ini ada lima nama kandidat cawapres yang masuk pertimbangan. Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Namun yang jelas, Jokowi beserta timnya masih menggodok siapa dari lima nama itu yang nanti akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

"Masih dalam proses penggodokan. Yang namanya digodok, ya pasti nunggu biar matang. Kalau lagi digodok belum matang, kemudian dikeluarkan, itu namanya menjadi setengah matang. Biar matang dulu. Kalau sudah matang, kami sampaikan pada saat yang tepat," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/10045171/demokrat-tunggu-ada-parpol-kecewa-dengan-pilihan-cawapres-jokowi-dan-prabowo

Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke