Kalla Ditanya Jaksa soal DOM yang Digunakan Suryadharma untuk Keperluan Anak-Cucu

Hal itu dikatakan Kalla saat bersaksi dalam sidang pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Setelah pengacara Suryadharma, giliran jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pertanyaan kepada Kalla.

"Tadi Bapak sampaikan (DOM) kebijakan pemerintah, apakah kemudian Bapak mengetahui kebijakan pemerintah meskipun diberikan lumpsum, itu bisa sebebas-bebasnya digunakan?" Kata jaksa Abdul Basir.

Menurut Kalla, penggunaan DOM dapat fleksibel dan bergantung pada diskresi menteri. Dengan pemberian lumpsum, menteri tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara rinci.

Belum puas dengan jawaban Kalla, jaksa KPK kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan.

"Mengenai tata kelola menteri, kita mengenal DOM, kemudian kalau kemudian penggunaan DOM sampai urusan anak dan cucu, lantas pembatasan DOM itu apa?" Kata jaksa Abdul Basir.

Menurut Kalla, harus diingat bahwa seluruh kegiatan menteri, baik dalam hal pribadi, ikut mendukung tugas dan kewajibannya.

Sesuai PMK Nomor 268 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga, DOM diberikan 80 persen secara lumpsum. Sementara, sebesar 20 persen diberikan untuk dukungan operasional lainnya.

Dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebesar 20 persen itu dikelola oleh BPP (Bendahara) dengan berpedoman kepada PMK mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Katakanlah ada tamu diberikan tiket pulang, jadi ya boleh. Kecuali yang 20 persen, itu harus jelas pertanggung jawabannya," kata Kalla.

Sebelumnya, majelis hakim tindak pidana korupsi menyatakan, Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tersebut, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi.

Dia dianggap memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Suryadharma mengakomodasi pula permintaan Komisi VIII DPR untuk memasukkan orang-orang tertentu supaya bisa naik haji gratis dan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi.

Tak hanya itu, dia juga memasukkan orang-orang dekatnya, termasuk keluarga, ajudan, pengawal pribadi, dan sopir terdakwa ataupun sopir istri terdakwa agar dapat menunaikan ibadah haji secara gratis.

Kepengtingan pribadi

Suryadharma juga dianggap menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya.

Selama menjadi menteri, DOM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima Suryadharma berjumlah Rp 100 juta per bulan. Suryadharma menggunakan DOM untuk biaya pengobatan anaknya sebesar Rp 12,4 juta.

Selain itu, ia juga membayar ongkos transportasinya beserta keluarga dan ajudan ke Singapura untuk liburan sebesar Rp 95.375.830.

Ia juga menggunakan dana tersebut dalam membayar biaya pengurusan visa, membeli tiket pesawat, pelayanan di bandara, transportasi, dan akomodasi untuk dia beserta keluarga dan ajudan ke Australia sebesar Rp 226.833.050.

Dalam penyelenggaraan haji tahun 2015, Suryadharma meloloskan penawaran penyewaan rumah jemaah haji yang diajukan pengusaha di Arab Saudi, Cholid Abdul Latief Sodiq Saefudin.

Sementara itu, dia tahu bahwa pemondokan tersebut sudah berkali-kali ditolak oleh tim penyewaan perumahan haji. Sebagai imbalan, Suryadharma menerima kiswah atau kain penutup Kabah dari Cholid.