Salin Artikel

KPK Harap Pilkada Serentak 2018 Bersih dari Korupsi dan Politik Uang

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengimbau seluruh pihak untuk mendukung dan mengawal pesta demokrasi ini dengan baik.

"Untuk itu, kami pandang proses penyelenggaraan yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/6/2018).

Febri berharap para calon yang terpilih mampu berkontribusi positif bagi daerah dan masyarakatnya. Ia mengingatkan calon kepala daerah tak bermain-main dengan politik uang.

Sebab, jika terpilih, aksi tersebut bisa mendorong yang bersangkutan melakukan kejahatan korupsi lainnya saat menjabat di pemerintahan.

"Jangan sampai ada suara rakyat yang dibeli. Politik uang adalah langkah awal yang dapat menjerumuskan kepala daerah pada perilaku korupsi. Jangan sampai kita kotori proses demokrasi ini dengan korupsi," kata dia.

Jika integritas Pilkada Serentak 2018 terjaga, KPK berharap tak ada lagi kepala daerah terpilih yang terjerat dalam kasus korupsi di masa jabatannya nanti.

"Jadi kami harap kalau proses pemilihannya benar, biaya politik proporsional sehingga tidak ada motivasi atau pemicu untuk melakukan korupsi lebih lanjut saat menjabat. Harapan KPK seperti itu," kata  Febri.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengingatkan masyarakat untuk tak tergoda dengan politik uang. Sebab, hal itu hanya menawarkan kenikmatan sesaat dan merugikan masyarakat daerah dalam jangka panjang.

"Dengan segala hormat kepada pemilih, please, pilih mereka yang paling baik. Jangan peduli dengan politik uang, karena itu sementara saja. Toh, kita tidak akan sejahtera dari politik uang itu hanya sesaat," kata Saut kepada Kompas.com, Senin (26/6/2018) malam.

Saut meminta masyarakat untuk mencari dan mempelajari informasi seputar calon dengan rinci. Masyarakat harus memeriksa dan membandingkan rekam jejak, visi, misi, sikap, hingga program kerja para kandidat.

"Jangan pernah mau masuk dalam jebakan politik uang yang bakal tidak menyejahterakan apalagi menggembirakan," ujar dia.

Seperti yang diketahui, Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah. Adapun proses pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 27 Juni 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/19381531/kpk-harap-pilkada-serentak-2018-bersih-dari-korupsi-dan-politik-uang

Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke