Pimpinan DPR Anggap Pernyataan SBY soal Netralitas Aparat Sebagai Peringatan Dini

Sebab, kata Taufik, tak mungkin SBY yang pernah menjabat sebagai Presiden keenam RI asal bicara tekait hal tersebut.

"Ini yang saya harap, artinya beberapa hari terakhir ini muncul sinyalemen atau dugaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Apalagi yang menyampaikan Pak SBY. Beliau adalah mantan presiden 2 periode. Artinya tak sembarangan bicara. Pasti memiliki fakta," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Ia meminta pemerintah menindaklanjuti pernyataan SBY itu dan menindak aparat TNI, Polri, dan BIN jika didapati bersikap tidak netral.

Apa lagi, lanjut Taufik, pilkada terasa seperti pilpres karena akan menentukan peta politik nasional, khususnya dalam pendaftaran capres Agustus mendatang.

Karena itu, menurut dia, jika didapati adanya keberpihakan aparat, maka akan memunculkan disintegrasi dan konflik sosial.

"Harus betul-betul jurdil. Dijaga bersama. Jangan sampai ada disintergrasi bangsa. Pilkada besok ini rasa pilpres. Harus semua merasa puas. Yang menang mengayomi, yang kalah menghormati yang menang," lanjut dia.

SBY sebelumnya menyebut adanya ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Presiden ke-6 itu mengklaim apa yang disampaikannya merupakan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal ketiga lembaga yang dimaksud.

Dia mensinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.