Salin Artikel

Pemilu 2019 Rumit, Wapres Minta Aparat Lebih Siap

"Aparat keamanan harus lebih siap karena sistemnya yang rumit yang bisa menimbulkan masalah," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Sistem Pemilu 2019 dinilai rumit karena berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada 2014 misalnya kata Kalla, pemilihan presiden (Pilpres) digelar dengan mengacu pada hasil pemilihan legislatif (Pileg).

Namun pada 2019, Pilpres dilakukan secara bersamaan dengan Pileg. Sementara pengajuan calon presiden dan wakil presidennya mengacu kepada Pileg 2014 lalu.

Selain itu, Pemilu dinilai akan kian rumit lantaran mengacu kepada banyaknya surat suara yang harus dicoblos masyarakat di dalam bilik suara tempat pemungutan suara (TPS) nantinya.

"Kenapa terumit? Karena orang akan memilih 5 tingkatan yaitu DPR nasional, tingkat 1, tingkat 2, DPD, dan  presiden. Lima kertas mesti dicoblos," kata Kalla.

Nantinya di dalam surat suara pemilihan DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 terdapat banyak nama calon. Sebab 12 partai politik yang ada akan mengusulkan 8 orang di dalamnya.

Artinya di dalam satu lembar surat suara akan ada 96 nama. Bila dikalikan dengan jumlah 4 surat suara yakni DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2, maka total akan ada 384 nama.

Adapun dari sisi penyelenggaran kampanye, Pemilu 2019 juga dinilai akan lebih rumit bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Di antaranya terkait dengan kesiapan patroli siber.

Kesiapan aparat keamanan dinilai sangat penting agar Pemilu 2018 bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan yang disebutkan kacaunya pelaksaan pesta demokrasi itu.

"Dulu partai punya tim untuk penggerak masa, sekarang penggerak siber. Perang siber itu kadang-kadang dibuat sambil tidur-tiduran kan? akibatnya kacau di dunia maya, aman di lapangan, kacaunya di Medsos," ucap Wapres.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/25/18355481/pemilu-2019-rumit-wapres-minta-aparat-lebih-siap

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke