Bupati Purbalingga Kena OTT KPK, Mendagri Tak Bisa Lagi Berkomentar

Terakhir, Bupati Purbalingga Tasdi terjaring operasi tangkap tangan KPK.

“Saya sudah tidak bisa berkomentar,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mendagri mengaku selalu mengingatkan jajarannya dan para kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi.

Para kepala daerah, kata dia, harus tahu area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, dana bantuan sosial, jual beli jabatan, mekanisme pembelian barang dan jasa, retrubusi dan pajak.

“Hati-hati lah. Kalau nggak ada kata sepakat dengan DPRD tentang anggaran, nanti bisa keluarkan pergub (peraturan gubernur). Ini semangatnya paham lah, masak gak paham,” ucap Tjahjo.

KPK menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka.

Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Ketiganya diduga menjadi pemberi hadiah atau janji. Mereka terdiri dari Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata.

Tasdi diduga menerima fee senilai Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Islamic Center tahap dua tahun 2018 senilai Rp 22 miliar.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek sebesar Rp 500 juta.

Librata dan Hamdani merupakan kontraktor pemenang proyek yang kerap mengerjakan proyek-proyek di Pemkab Purbalingga.

Sementara itu, Hadi diduga membantu pemenuhan Tasdi untuk membantu Librata dalam lelang proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Hadi sempat melakukan pertemuan dengan Ardirawinata di jalan sekitar kawasan Islamic Center Purbalingga yang diduga akan dilakukan penyerahan uang dari Ardirawinata ke Hadi.