Indonesia Desak PBB Bersikap soal Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

Pemindahan Kedubes AS dilakukan bertepatan dengan 70 tahun berdirinya negara Israel dan bertepatan dengan peringatan hari pengusiran bangsa Palestina.

"Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas," ujar Retno dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Retno mengatakan, rencana pemindahan kedubes AS ke Yerusalem dinilai melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Selain itu, langkah AS tersebut akan mengancam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Langkah AS ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta mengancam proses perdamaian dan bahkan perdamaian itu sendiri," kata Retno.

Retno mengatakan, sejak mendengar rencana pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem, pada bulan desember 2017, Indonesia terus melakukan pendekatan ke berbagai negara agar tidak mengikuti langkah AS.

Bahkan. Indonesia juga meminta Pemerintah AS untuk membatalkan rencana tersebut.

Indonesia terus melakukan pendekatan ke berbagai negara, termasuk ke AS untuk men-discourage pelaksanaan keputusan tersebut," tuturnya.

Keputusan AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv terjadi setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel (6/12/2018).

Guatemala dan Paraguay juga mengikuti Negeri "Paman Sam" dengan berencana memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.

Langkah tersebut menuai kemarahan dari Palestina dan negara Arab, serta negara anggota PBB.

Hingga saat ini, kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak mendapat pengakuan dari komunitas inernasional.

Israel menginginkan keseluruhan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Sedangkan Palestina ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan.