Menurut Mahfud, Polemik Gaji Dewan Pengarah BPIP untuk Serang Megawati

Pasalnya, Megawati duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD ketika ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Mengapa sih masalah begini menjadi besar? Saya berpikir, ini kan orang, ini politik, yang mau dihantam bu Megawati," ujar Mahfud.

Kepada Mahfud, Megawati mengaku tak mau ambil pusing dengan polemik gaji Dewan Pengarah BPIP tersebut.

"Bu Megawati senyum-senyum saja, enggak merasa, biarin saja. Ini kan politik sudah biasa, tapi kalau saya enggak, saya harus jelaskan," kata dia.

Namun berbeda dengan Megawati, Mahfud justru geram lantaran namanya turut disebut-sebut dalam polemik itu.

"Wah saya tidak bisa nih, harus saya lawan nih," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud meminta publik membandingkan gaji lembaganya dengan gaji anggota DPR.

Mahfud mengungkapkan, gajinya ketika menjabat anggota DPR pada 2004. Di luar gaji pokok, anggota DPR saat itu per bulannya bisa mengantongi Rp 150 juta.

"Tahun 2004, ini sudah 14 tahun berarti di sana (DPR) sudah lebih dari Rp 200 juta sudah pasti," kata dia.

Menurut dia, semestinya publik mempersoalkan gaji wakil rakyat saat ini yang jumlahnya fantastis.

"Kalau begitu DPR dong yang diributkan kalau mau. Malah sekarang DPR itu tambah uang serap aspirasi masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin?" tuturnya.

"Saya mantan anggota DPR. Saya tahu kantong masing-masing. Saya mantan ketua lembaga negara, saya tahu masing-masing gaji menteri, itu jauh lebih tinggi dari kami," tambah Mahfud.