E-KTP Tercecer yang Mengguncang...

Dari insiden truk ekspedisi yang terguncang, memunculkan 'guncangan' lain seperti dugaan sabotase, penyalahgunaan e-KTP untuk kepentingan politik hingga hoaks pembuatan e-KTP di China.

Kejadian tersebut berawal dari kegiatan pemindahan barang inventaris Dirjen Dukcapil Kemendagri dari kantor dukcapil Pasar Minggu, Jakarta Timur, menuju gudang Kemendagri di Semplak, Kabupaten Bogor.

Salah satu barang yang dipindah, yakni e-KTP yang rusak baik secara fisik maupun pada elemen data.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, proses pemindahan barang tersebut telah dilengkapi dokumen surat jalan resmi.

Barang diantar dengan menggunakan jasa ekspedisi pengangkut barang.

Pada saat melintasi daerah perempatan Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dua kardus berisi e-KTP terjatuh.

Tim ekspedisi dan sejumlah warga kemudian mengumpulkan e-KTP yang tercecer.

Tim ekspedisi kemudian melanjutkan perjalanan sekitar pukul 13.05 WIB. Di gudang Kemendagri, seluruh barang kemudian diturunkan tanpa ada yang hilang.

Polemik

Pada saat proses pengumpulan e-KTP di jalanan, ternyata salah seorang warga sempat memotret salah satu e-KTP milik warga asal Muara Enim, Sumatera Selatan.

Foto tersebut menjadi viral dan menjadi perbincangan publik luas.

Tak hanya itu, foto-foto di gudang penyimpanan Kemendagri juga beredar luas. Gudang tersebut dikabarkan menimbun e-KTP, bahkan e-KTP yang tersimpan dianggap untuk kepentingan politik dan pihak asing.

Linimasa media sosial dipenuhi berbagai hoaks atas insiden tersebut, sehingga menimbulkan kegaduhan.

Di parlemen, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mempertanyakan tindakan Kemendagri yang menyimpan e-KTP rusak.

Ia menilai, semestinya e-KTP yang rusak segera dimusnahkan, bukan disimpan di gudang seperti sekarang.

"Publik juga banyak bertanya kok disimpan di gudang segala?" kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Pimpinan Komisi II DPR juga angkat bicara atas insiden ini. Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku heran mengapa e-KTP yang rusak tak segera dimusnahkan.

"Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat dan untuk apa e-KTP rusak dikumpulkan?” kata Mardani melalui pesan singkat, Senin (28/5/2018).

Kejadian tersebut dinilainya menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Apalagi pilkada serentak 2018 sudah dekat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, semestinya Kemendagri memiliki standar operasional prosedur terkait penanganan e-KTP yang rusak.

Menurut Riza, penyimpanan e-KTP yang rusak atau invalid harus dibedakan dengan barang lainnya.

"Dia (e-KTP) harus melalui serah terima kepada siapa dan sebagainya. Bentuknya seperti apa? Kerusakannya di mana, dan tidak bisa dihancurkan begitu saja. E-KTP tidak bisa dihancurkan dan dibakar begitu saja," ujar Riza di Kompleks Parlemen.

Peristiwa ini juga sempat dikaitkan dengan pengusutan kasus korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah e-KTP yang tercecer adalah barang bukti kasus e-KTP.

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang dgunakan KPK dalam kasus yang sedang berjalan," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Senin (28/5/2018).

Investigasi

Pasca-peristiwa tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepolisian bekerja sama mengusut peristiwa ini. Ia curiga akan adanya dugaan sabotase dalam insiden ini.

Tjahjo bahkan menginstruksikan kepada perangkat kerja terkait di Kemendagri untuk menginvestigasi tercecernya kardus berisi e-KTP tersebut.

Ia juga mempertanyakan proses pemindahan yang tak menggunakan mobil tertutup serta tanpa penjagaan.

"Kok pakai mobil terbuka dan tidak dijaga? Walau hanya ratusan yang tercecer, yakni dua dus dan tak ada nama palsu, apapun harusnya tetap waspada kalau disalahgunakan," kata Tjahjo.

Di sisi lain, kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pihak terkait pemindahan dan para saksi.

Dari hasil penyelidikan, penyidik tak menemukan unsur perbuatan melawan hukum.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal.

"Kesimpulannya adalah Polri menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum. Ini murni karena tercecer," ujar Iqbal.

Iqbal juga memastikan, e-KTP yang tercecer itu sudah dihitung, diangkut dan dikembalikan ke gudang. Menurut dia, tidak ada satu pun e-KTP yang hilang.

Kelalaian

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, insiden tersebut akibat kelalaian tim pemindahan mematuhi standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

"Untuk SOP pemindahan KTP elektronik itu harus dengan mobil bak tertutup. Nah, kemarin itu yang dipindahkan lemari, meja, kursi, bukan khusus KTP elektronik," kata Zudan dalam konferensi pers di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Selain itu, surat perintah tugas pada waktu itu hanya untuk melakukan pemindahan barang inventarisasi, bukan e-KTP. Barang inventarisasi yang dimaksud seperti kursi, meja dan lemari.

"Tapi ada KTP elektronik dua kardus dan seperempat karung yang dibawa. Jadi ini adalah kelalaian yang melanggar dari SOP. KTP-nya dinaikkan begitu saja," kata Zudan.

Zudan memastikan pejabat di Dirjen Dukcapil yang terkait dengan insiden ini akan dimutasi. Proses mutasi dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Zudan juga menyebut akan memberikan sanksi kepada jasa ekspedisi pengangkut barang yang ditugaskan untuk memindahkan e-KTP rusak tersebut.

Ia mengaku kecewa dan jengkel atas kelalaian pemindahan ini. Pasalnya, peristiwa tersebut menimbulkan kegaduhan akibat maraknya hoaks yang dikaitkan dengan insiden ini.

Tepis hoaks

Kemendagri juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan media massa nasional untuk menjernihkan konteks peristiwa.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menepis informasi akun Twitter @hulk_idn yang menyatakan ada e-KTP nasional yang dibuat di Beijing, China, hingga akhir Mei tahun ini.

Adapun e-KTP yang tercecer dinilai hasil produksi dari Beijing.

Kicauan di Twitter tersebut telah di-retweet sekitar 1.300 kali dan di-likes 1.900 kali pada waktu itu.

"Untuk inilah yang perlu disikapi. Ada di Twitter seperti, 'Sedang dibuat KTP di Beijing, China, paling lambat akhir Mei tahun ini dan terbukti 26 Mei 2018 banyak KTP data asing yang berceceran'. Itu tidak benar," kata Zudan dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Ia juga membantah foto yang menampilkan gudang besar berisi KTP elektronik merupakan bagian dari pabrik produksi dan penyimpanan KTP elektronik palsu.

Gudang tersebut murni untuk penyimpanan barang inventaris Kemendagri, termasuk KTP elektronik yang sudah invalid atau rusak.

Sejumlah kardus yang ditumpuk tak semuanya berisi e-KTP, melainkan dokumen kertas milik Kemendagri. E-KTP hanya sebagian kecil barang yang disimpan di gudang tersebut.

Untuk memastikan itu, Kemendagri bahkan mengajak awak media massa berkunjung ke gudang penyimpanan tersebut, pada Rabu (30/5/2018).

Menteri Tjahjo ingin para awak media mengamati isi gudang serta melaporkan hasil kunjungannya kepada publik luas.

Mendagri mengaku salah

Belakangan, Mendagri mengaku pihaknya salah dalam insiden ini. Ia berjanji akan melakukan evaluasi agar penanganan e-KTP yang rusak bisa berjalan lebih baik lagi.

Tjahjo bahkan menjamin e-KTP rusak yang tersimpan tak akan disalahgunakan untuk kepentingan apapun.

"Saya bertanggung jawab salah. Tapi saya jamin e-KTP yang ada di sini tidak ada satu biji pun digunakan untuk kepentingan pilkada, pileg dan pilpres," kata Tjahjo.

Ia juga telah menugaskan puluhan staf dukcapil untuk memotong ujung kanan atas e-KTP yang rusak.

Tjahjo memperkirakan proses pemotongan akan selesai pada Jumat (1/5/2018).

Sementara itu, Zudan menegaskan pihaknya akan memperketat pelaksanaan SOP. Bahkan, mulai saat ini, e-KTP yang akan dikirim dari daerah terlebih dulu harus dipotong. Hal itu guna mencegah potensi penyalahgunaan.

Proses pemindahan juga harus dilakukan dengan mobil bak tertutup dan tak boleh dicampur dengan barang inventaris lain.

Adapun proses pemusnahan total e-KTP yang rusak atau invalid dilakukan seusai pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal itu dilakukan untuk menjaga bukti fisik e-KTP ketika dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan tertentu.

"Nanti pemusnahannya seizin Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) kalau sudah tahun 2019. Setelah pileg, pilpres selesai. Sehingga kalau ada yang menanyakan mana 805.000 KTP elektronik yang rusak, kami ada buktinya," kata Zudan.

Di sisi lain, Tjahjo menyadari peristiwa ini telah menimbulkan kegaduhan di publik. Oleh karena itu, ia berharap polemik ini bisa diakhiri dalam menyambut kontestasi politik, khususnya Pemilu 2019.

"Ada yang jadi provokator pasti ada. Ada yang ingin mengembangkan isu pasti ada. Tolonglah ini menyangkut masalah membangun konsolidasi demokrasi yang bermartabat," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, ia dan seluruh jajarannya selalu memperjuangkan terwujudnya pemilu yang bermartabat.

Tjahjo menjamin, e-KTP yang rusak tak akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, khususnya untuk pemilu.

"Pemerintah tidak main-main apalagi dimanfaatkan oleh kelompok atau orang tertentu. Tidak mungkin kami akan menyalahgunakan data identitas khususnya terkait pemilu," kata dia.