Eksepsi Mantan Kepala BPPN Ditolak Hakim, Persidangan Dilanjutkan

Dengan demikian, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

"Mengadili, menyatakan eksepsi penasehat hukum tidak dapat diterima," ujar ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut hakim, surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hakim menilai surat dakwaan sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Dalam putusan sela, hakim menyatakan Pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara Syafruddin. Sebelumnya, dalam eksepsi, penasehat hukum menilai perkara ini bukan pidana korupsi, namun perkara tata usaha negara atau perdata.

Hakim juga memerintahkan agar jaksa melanjutkan pembuktian dakwaan dengan memanggil saksi-saksi.

Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Menurut jaksa, Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN. Kesalahan itu membuat seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi).