Mendikbud Pastikan HOTS Tetap Dipakai dalam Ujian Nasional Tahun Depan

Muhadjir memastikan UNBK tahun depan tetap memakai soal dengan acuan standar High Order Thinking Skill (HOTS).

"Pasti akan kita teruskan. Mendikbud bisa saja menurunkan standar, lalu skornya naik semua. Tapi kami tak mau karena ingin membenahi pendidikan," kata Muhadjir saat ditemui usai malam penganugerahan Maarif Award 2018 di studio Metro TV, Jakarta, Minggu (27/5/2018).

Muhadjir menilai Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara lain dalam soal ujian nasional. Sebab, selama ini soal ujian nasional masih memakai Low Order Thinking Skill (LOTS).

Dalam standar LOTS, standar yang digunakan hanya sebatas pada tingkat menyimpan informasi ilmu pengetahuan saja.

Sementara standar HOTS mencakup kompetensi analisa, berpikir kritis, memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, hingga menghasilkan inovasi.

Negara-negara lain sudah menggunakan HOTS sesuai standar Programme for International Student Assessment (PISA).

Muhadjir sendiri mengakui bahwa kebijakan ini tidak populer. Namun, ia tetap memutuskan untuk terus memanfaatkan kebijakan ini.

"Saya tahu kebijakan ini tidak populer, bahkan saya sempat diminta untuk mundur, karena dianggap tidak sukses. itu enggak masalah, saya memang tidak cari popularitas. Ini untuk benahi pendidikan," kata dia.

Muhadjir juga membantah bahwa soal-soal HOTS belum diajarkan di sekolah-sekolah. Ia menegaskan, tenaga pendidik telah mendapatkan pelatihan HOTS, mulai dari cara menyusun soal dan menuntaskannya.

"Enggak betul itu, guru semua sudah kami beri pelatihan (HOTS)," katanya.

Muhadjir berjanji pihaknya akan terus melakukan pembenahan dalam kebijakan ini. Ia menginginkan sekolah-sekolah dan para siswa ke depannya bisa menghadapi berbagai soal dengan standar HOTS. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi.

"Kalau enggak seperti itu kita ketinggalan. Enggak bisa bersaing dengan dunia internasional nanti," katanya.

Ia tak mempermasalahkan jika nilai ujian nasional turun. Muhadjir menganggap hal itu wajar demi menciptakan perubahan yang lebih baik.

"Wajar bila standarnya naik, nilainya akan turun. Tapi ini pilihan kami untuk membenahi pendidikan. Supaya bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain," katanya.