Politisi PSI Galang Petisi “Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni”

Dalam pengantar petisi, Niluh menulis bahwa Antoni telah menjadi korban arogansi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, dan Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin.

Keduanya dianggap telah melakukan manuver berlebihan dengan melaporkan Antoni ke polisi dengan tuduhan berkampanye di luar waktu yang diizinkan.

"Tuduhan itu melecehkan akal sehat dan mengusik rasa keadilan," tulis Niluh.

Materi yang dipersoalkan kedua oknum Bawaslu tersebut terkait polling PSI mengenai kandidat Wakil Presiden dan Susunan Kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018.

Dalam materi itu, proporsi logo PSI hanya 5 persen dari total luas halaman. Pencantuman itu untuk memperlihatkan penanggung jawab polling. Dalam materi sama sekali tidak ada nama dan foto pengurus PSI, yang ada justru 23 nama elite partai lain.

“Dari situ saja sudah terlihat bahwa secara proporsi, jajak pendapat itu jauh dari kampanye sebagaimana dituduhkan, apalagi jika dibanding iklan partai lain yang bahkan mencantumkan logo dan foto ketua umum dan elite partai mereka di media massa cetak dan televisi,” tulis Niluh yang juga Caleg PSI ini.

Antoni berterima kasih atas dukungan yang disampaikan warganet. Meski begitu, ia sendiri mengaku siap memenuhi panggilan polisi dan tidak akan lari dari proses hukum.

Ia akan memenuhi panggilan Bareskrim pada Selasa (22/5/2018) besok.

“Harapan saya rakyat Indonesia memantau seluruh proses ini, melihat proses kezaliman pada partai baru yang dilakukan Bawaslu," kata Antoni.

Petisi yang digalang Niluh bisa dilihat di tautan berikut:

https://www.change.org/p/kepala-badan-reserse-kriminal-mabes-polri-jangan-penjarakan-raja-juli-antoni