Wakapolri Tak Masalah Koopsusgab TNI Diaktifkan untuk Atasi Terorisme

Koopsusgab itu rencananya akan dibentuk untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

"Enggak ada masalah. TNI sudah terlibat, sudah ada undang-undangnya," ujar Syafruddin di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Syafruddin pun menganggap adanya Koopsusgab takkan tumpang tindih dengan kewenangan Polri.

"Sudah ada aturannya. UU Polri, UU TNI. Sudah itu. Sudah ada pembagian kewenangannya," ujar dia.

Syafruddin menerangkan, kerja sama TNI dan Polri dalam penangan terorisme di Tanah Air sudah berjalan lama.

Bahkan kata dia, ketika kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu, TNI pun telah siap siaga.

"Itu Panglima TNI bersama saya selama dua malam di sana. Kepala BIN sama-sama. Semua sama-sama di lapangan. Tidak ada hal yang baru tentang keterlibatan TNI," kata dia.

Meski demikian, kata Syafruddin, walaupun Koopsusgab telah diaktifkan kembali, leading sector penanganan terorisme tetap dilakukan oleh Polri.

"Undang-Undangnya begitu. UU TNI perbantuan kepada Polri menyatakan itu. Itu yang kita pakai. Ada MoU-nya. Ada skalanya kapan," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Pertama kali, Koopsusgab dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan.

Moeldoko melanjutkan, perbantuan Koopsusgab terhadap Polri dalam pemberantasan terorisme akan komandoi oleh Panglima TNI sendiri. Namun, tetap berkoordinasi dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.