Salin Artikel

Wiranto: Pemerintah Akan Lebih Tegas Basmi Terorisme

Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas untuk membasmi kegiatan kelompok teroris di Indonesia.

"Kita sudah tahu bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan beberapa statement di antaranya akan melakukan langkah langkah yang tegas, keras. bahkan dikatakan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di rumah dinas Menko Polhukam, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

"Sehingga Presiden telah memerintahkan aparat keamanan di Indonesia untuk mengambil langkah lebih tegas untuk membasmi kegiatan terorisme di Indonesia," ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Wiranto, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme).

UU tersebut akan menjadi payung hukum bagi aparat keamanan untuk melakukan upaya penanggulangan terorisme.

Hal itu disepakati dalam pertemuan antara Wiranto dan sejumlah sekjen partai pendukung pemerintah.

Menurut Wiranto, pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa poin yang menghambat disahkannya RUU Anti-terorisme, yakni terkait definisi tindak pidana terorisme dan pasal pelibatan TNI.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

"Ada satu kegiatan antara pemerintah dan DPR yang belum selesai, yakni revisi UU terorisme atau revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di indonesia, ini belum selesai. Selama dua tahun kita garap belum selesai. Pagi ini kita bincangkan itu agar cepat selesai," ucapnya.

"Hambatan-hambatan dan kendala-kendala atau belum sesuainya pandangan kita terhadap revisi UU Antiterorisme sudah kita sepakati bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah mudahan dapat segera kita undangkan."

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/13342901/wiranto-pemerintah-akan-lebih-tegas-basmi-terorisme

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke