KPK Sita 20 Mobil Terkait Kasus Bupati Mojokerto

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penyitaan dilakukan KPK pada Jumat (4/5/2018) hingga Sabtu (5/5/2018).

Penyitaan ini dilakukan untuk proses penyidikan terhadap Mustofa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Hari Jumat dan Sabtu, 4-5 Mei 2018 tim juga telah melakukan penyitaan terhadap 20 kendaraan roda empat dalam proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5/2018).

Adapun 20 kendaraan yang berhasil disita oleh KPK, yaitu 1 unit Nissan Xtrail 2004 warna abu-abu metalik; 1 unit Nissan NAVARA; 3 unit Nissan March; 1 unit Toyota Fortuner 2013 warna putih; 1 unit Toyota Camry 2003 warna hitam; 1 unit Toyota Yaris Tahun 2015 warna putih.

Kemudian, 1 unit Toyota Kijang Inova warna abu-abu; 2 unit Mitsubishi Pajero; 1 unit Mitsubishi Grandis 2006 warna hitam; 2 unit Suzuki Swift; 1 unit Suzuki A1J3 2014 warna merah.

Selain itu, 1 unit Suzuki Katana 1993 warna putih; 1 unit Honda Jazz 2008 warna putih; 1 unit KIA New Picanto Tahun 2010 warna merah; 1 unit KIA New Rio 2012 warna putih, dan 1 unit Daihatsu TAFT 1997 warna abu-abu.

Febri mengatakan, KPK masih mendalami informasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi lainnya yang diterima oleh Mustofa.

Selain melakukan penyitaan, pada hari ini (7/5/2018), tim penyidik KPK yang berada di Mojokerto memeriksa belasan saksi dari pihak swasta.

Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

"Hari ini, 7 Mei 2018 diagendakan pemeriksaan di Polres Mojokerto terhadap 15 saksi dari sejumlah perusahaan konstruksi. Pada para saksi diklarifikasi terkait dengan kegiatan pembangunan jalan," katanya.

Dalam kasus ini, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin periode 2010-2015 diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain Mustofa, KPK juga menetapkan Zainal Abidin sebagai tersangka.

"MKP (Mustofa Kamal Pasa) bersama-sama ZAB (Zainal Abidin) diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya," ujar Laode.

Dalam perkara ini, KPK menduga keduanya menerima gratifikasi sekitar Rp 3,7 miliar

Dalam perkara ini, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana