KPK Ingatkan PNS Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan untuk mudik lebaran, rawan akan konflik kepentingan.

"Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang atau posisi, maka kami mengimbau agar pada pimpinan instansi tidak mengizinkan para pegawainya untuk menggunakan fasilitas dinas," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Febri menegaskan aparatur sipil negara harus memisahkan konteks penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan fasilitas negara atau dinas. Sebab, fasilitas negara ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan.

"Ini satu hal mendasar kalau bicara soal pencegahan korupsi, kita tidak bisa kompromi hal seperti ini," ujarnya.

KPK berharap agar pimpinan instansi dan lembaga pemerintahan bisa bersikap tegas agar pegawainya tak menyalahgunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

KPK juga mengingatkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga tegas melarang penggunaan mobil dinas ini. KPK meminta agar pemerintah menghormati prinsip pencegahan korupsi.

"Karena (kebijakan menggunakan mobil dinas untuk mudik) sedang disusun, tentu KPK perlu mengingatkan ada prinsip dasar yang harus dihormati bersama kalau kita bicara pencegahan korupsi," ujar Febri.

Menurut dia, apabila pihak terkait bersikap kompromistis dalam melihat konteks fasilitas pribadi dan negara, maka akan berisiko terhadap upaya pencegahan korupsi itu sendiri.

Pemerintah beri izin  

Seperti yang diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengubah aturan pemakaian mobil dinas bagi pegawai negeri sipil saat mudik lebaran.

Pada lebaran tahun sebelumnya, PNS dilarang menggunakan mobil dinas saat pulang ke kampung halaman.

Kali ini, para PNS diizinkan menggunakan mobil dinas untuk mudik ke kampung halaman.

"Itu memang diatur dalam Peraturan Menpan. Selama ini kan mobil dinas tidak diperbolehkan. Tapi tahun ini saya bilang, sepanjang digunakan tidak memakai biaya kantor, silakan," kata Asman di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Asman menjelaskan, mobil dinas bisa digunakan asalkan bensin tidak disediakan oleh kementerian. Demikian pula biaya lain yang keluar selama perjalanan mudik dan balik. Biaya itu, misalnya, servis kendaraan dinas.

Asman mengatakan, saat ini ia tengah menyusun aturan sebagai payung hukum agar mobil dinas bisa digunakan PNS untuk mudik Lebaran.