Salin Artikel

Jokowi Diminta Turun Tangan Jelaskan soal Rekaman Rini dan Dirut PLN

Menurut Mamit, Jokowi harus segera turun tangan dalam skandal percakapan yang diduga membahas bagi-bagi jatah saham tersebut.

"Presiden memang harus ikut turun tangan. Dia harus membuatnya semuanya lebih clear, sekarang, kan, masih abu-abu," kata Mamit, dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (1/5/2018).

Mamit melanjutkan, memasuki tahun politik, semua isu bisa dibuat jadi "barang panas". Setelah kemunculan rekaman itu, di tengah masyarakat kini bermunculan banyak persepsi.

Presiden Jokowi diminta tidak membiarkan persepsi yang muncul semakin liar.

"Kalau dibiarkan begitu saja, persepsi masyarakat bisa bertanya dengan kinerja Presiden Jokowi. Ini bisa memberatkan PLN dan Pertamina," kata Mamit.

Sejak Jumat (27/4/2018), beredar potongan percakapan antara Rini dan Sofyan Basir. Kementerian BUMN membantah percakapan itu soal bagi-bagi saham.

Namun, Kementerian BUMN mengakui ada percakapan antara Rini dan Sofyan dalam konteks yang berbeda dari potongan percakapan yang disebarkan itu.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.

Dalam diskusi yang dia maksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.

"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.

Sementara itu, Rini menegaskan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Sofyan.

Presiden Jokowi hingga saat ini enggan berkomentar soal rekaman tersebut. Saat ditanya mengenai rekaman Rini dan Sofyan yang belakangan marak beredar di media sosial, Presiden hanya menjawab singkat dan menyudahi sesi wawancara.

"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," kata Presiden Jokowi, yang lalu langsung meninggalkan wartawan.

Baca: Presiden Jokowi Enggan Komentar soal Rekaman Rini dan Dirut PLN

(Yudho Winarto/Kontan.co.id)
--
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Pengamat: Menanti sikap Jokowi soal rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN"

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/07384331/jokowi-diminta-turun-tangan-jelaskan-soal-rekaman-rini-dan-dirut-pln

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke