Salin Artikel

Aktivis Serukan Penolakan Politisasi dan Korupsi Sumber Daya Alam

Para aktivis menilai, sumber daya alam telah dijadikan komoditas politik dan sumber pendapatan yang tidak sah melalui praktik korupsi.

"Menempatkan alam sebagai komoditas telah menempatkan masa depan ratusan juta orang Indonesia dalam situasi terancam. Komodifikasi alam melahirkan kontestasi perebutan kuasa yang masih mewarnai proses politik elektoral," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti juliantari dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (22/4/2018).

Menurut Koalisi, pemilu di Indonesia masih dijadikan ajang obral lisensi perusakan alam, bukan kontestasi demokrasi sesungguhnya untuk kepentingan orang banyak.

Kepala daerah yang terpilih malah menggunakan kewenangan dalam pemberian izin sebagai lahan basah untuk dikorupsi.

Hal itu tidak hanya mengakibatkan hilangnya kekayaan alam dan potensi penerimaan negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan ekologis lingkungan yang nilainya mencapai triliunan rupiah dalam setiap kasusnya. 

"Sampai saat ini, korupsi di sektor sumber daya alam masih merajalela, dengan salah satu bentuk yang paling populer adalah suap dalam pemberian izin," kata Siti.

Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mendesak agar seluruh calon kepala daerah tidak menjadikan alam sebagai komoditas politik dalam Pilkada 2018.

Pemerintah pusat dan daerah diminta menghentikan kebijakan yang tidak pro lingkungan dan yang merampas ruang hidup rakyat.

Kemudian, pemerintah diminta menghentikan kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, seperti reklamasi pantai, izin konsesi pertambangan dan perkebunan besar, swastanisasi sektor publik yang penting dan berbagai kebijakan lainnya.

Selain itu, pemerintah harus menjalankan putusan pengadilan terhadap gugatan masyarakat atas pengelolaan SDA dan Agraria dan meminta kepada seluruh pihak untuk menghentikan upaya kriminalisasi atau ancaman terhadap pejuang lingkungan dan agraria.

Terakhir, Koalisi meminta segera dilakukan audit kerugian negara akibat kebijakan dan proyek yang merusak alam.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/22/10232511/aktivis-serukan-penolakan-politisasi-dan-korupsi-sumber-daya-alam

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke