Pimpinan Komisi IX DPR Dukung Pansus Tenaga Kerja Asing

Saleh mengatakan, persoalan TKA ini sudah lama menjadi perhatian serius Komisi IX, yang membidangi ketenagakerjaan.

Bahkan, pada 2016 yang lalu, Komisi IX telah membentuk panja untuk meneliti keberadaan TKA yang konon kabarnya banyak bekerja di berbagai pelosok Tanah Air.

Panja yang dibentuk pun telah menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya secara resmi telah diserahkan kepada pemerintah.

"Kelihatannya, rekomendasi panja itu belum maksimal dilaksanakan. Malah terkesan aneh jika kemudian Presiden mengeluarkan Perpres 20/2018. Komisi IX meminta tingkatkan pengawasan, pemerintah malah memberikan kemudahan," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/4/2018).

Saleh mengatakan, ada lima poin penting rekomendasi Panja TKA Komisi IX. Pertama, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menambah penyidik pegawai negeri sipil.

Kedua, mendesak pemerintah membentuk satuan tugas penanganan tenaga kerja asing ilegal yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ketiga, penerapan tindakan tegas bagi semua tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan pengerah tenaga kerja asing yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal.

Keempat, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk merevisi Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Setidaknya, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan adanya kemampuan serta alih pengetahuan.

Kelima, mendesak pemerintah agar memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek infrastruktur sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka untuk rakyat Indonesia. 

"Karena hasil rekomendasi Panja Komisi IX itu belum begitu diperhatikan, wajar jika kemudian ada yang ingin menaikkan fungsi pengawasan DPR ke level yang lebih tinggi dalam bentuk pansus. Usulan ini saya kira serius, apalagi yang mengusulkan adalah pimpinan DPR," kata Saleh.

Politisi Partai Amanat Nasional ini yakin usul pembentukan Pansus TKA itu bisa ditindaklanjuti dengan membicarakan dengan lintas fraksi dan komisi di DPR. Namun, ia mengingatkan agar niat pansus itu harus tetap untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan Indonesia.

“Bahkan, pansus itu nanti sekalian saja mengusut penggunaan TKA yang konon banyak di proyek-proyek investasi asing di daerah. Pemerintah tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak ada, kan pansus ini sendiri nanti yang menjelaskan ke publik bahwa TKA itu tidak ada," kata Saleh.

Wacana membentuk Pansus Angket TKA sebelumnya disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, Perpres 20/2018 tentang TKA membuat masyarakat Indonesia semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

"Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4/2018).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung rencana tersebut. Menurut dia, DPR juga perlu membentuk pansus angket untuk menyelidiki dugaan banyaknya TKA ilegal yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia

"Ini kan faktanya banyak sekali ada pabrik-pabrik yang dibuka di tengah hutan, yang remote, dan sebagainya. Itu membuat anggota DPR perlu melakukan investigasi yang lebih lanjut. Levelnya memang (pansus) angket," kata Fahri.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai DPR tak perlu membuat Pansus TKA.

Ia memastikan, pemerintah siap memberi penjelasan kepada DPR terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu.

"Tidak perlu pansus, lah. Ini kan hanya perlu klarifikasi. Pemerintah siap memberikan klarifikasi apa sih sebenarnya," kata Moeldoko.

Moeldoko mengakui, aturan baru itu memang mempermudah dan mempersingkat waktu pengurusan administrasi bagi TKA yang hendak bekerja di Indonesia.

Namun, Moeldoko menegaskan bahwa syarat terkait skill dan posisi yang bisa diduduki oleh TKA tidak berubah.