Salin Artikel

PDI-P: Kerja Sama Politik Tidak Hanya untuk Cawapres

Hal itu dikatakan Basarah menanggapi soliditas partai pendukung lantaran setiap partai mengajukan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Harus berkomunikasi (supaya tidak pecah). Politik itu adalah seni berteman dan seni berbagi. Oleh karena itu seni dalam berpolitik itu perlu dilakukan. Sehingga semua partai pendukung bisa bekerjasama dengan konteks pembagian tugas masing-masing," katanya saat menghadiri Seminar Legislatif di Universitas Merdeka Malang (Unmer), Kota Malang, Selasa (17/4/2018).

Karenanya, ia meminta supaya partai pendukung tetap solid dan berkomitmen dengan dukungannya.

Menurutnya, kerja sama politik tidak hanya ditandai dengan pembagian kursi presiden dan wakil presiden. Lebih dari itu, kerja sama politik juga bisa ditandai dengan pembagian kursi di DPR dan MPR serta di kementerian.

"Harapan saya kerja sama politik dengan Pak Jokowi tidak harus ditandai dengan satu-satunya parameter diambil sebagai cawapresnya. Kerjasama politik yang lain kan lebih banyak. Ada kerjasama di pimpinan DPR, pimpinan MPR, di kementerian dan lain sebagainya," katanya.

Namun, pihaknya menganggap wajar jika banyak ketua umum partai yang mendeklarasikan diri ingin maju sebagai cawapres untuk Jokowi. Menurutnya, setiap ketua umum wajar melakukan langkah-langkah politik supaya diterima sebagai cawapres.

Kendati demikian, ia meminta supaya partai pendukung tetap solid meski nantinya tidak terpilih sebagai cawapres.

"Sekali lagi cawapresnya itu hanya satu. Maka harapan saya, semua cawapres dari partai-partai politik pengusung tidak mematok parameter bekerjasama itu hanya untuk cawapres. Itu artinya begitu Pak Jokowi nanti menentukan siapa cawapresnya maka harapan saya, semua Parpol yang sudah menyatakan mendukung tetap komitmen dan konsisten mendukung Pak Jokowi," jelasnya.

Sejauh ini, sudah ada empat hingga lima partai yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Selain PDI-P, ada juga Partai Golkar, Partai Hanura, NasDem dan PPP. Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar juga menyatakan ambisinya untuk menjadi cawapres bagi Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/13525201/pdi-p-kerja-sama-politik-tidak-hanya-untuk-cawapres

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke