Ketua DPR Usulkan UNBK Tak Wajib Dilaksanakan untuk Daerah 3T

"Khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di Kalimantan Utara, Papua, Bima, dan sejumlah daerah lainnya yang masih terkendala dengan jaringan," ujar Bambang dalam keterangan resmi, Jumat (13/4/2018).

Bambang pun meminta Komisi II, Komisi V, Komisi VII, Komisi X, Komisi XI DPR untuk mendorong sejumlah kementerian dan lembaga terkait melakukan percepatan kuantitas dan kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T, seperti ketersediaan guru, infrastruktur, dan sarana prasarana pendidikan lainnya.

Ke depannya, Bambang berharap agar pemerintah mengantisipasi secara serius potensi kendala pada saat pelaksanaan UNBK melalui pendampingan yang intensif terhadap teknisi dan proktor (pengendali server) UNBK.

Hal itu untuk mencegah berbagai potensi masalah yang bisa menghambat pelaksanaan UNBK kembali terulang.

"Mengingat karena banyaknya kendala teknis yang terjadi pada UNBK jenjang SMK dan SMA, seperti persoalan jaringan, ketidakstabilan aliran listrik, dan keterbatasan komputer di sejumlah daerah," kata dia.

Politisi Partai Golkar itu juga menyarankan agar dinas pendidikan tingkat kabupaten atau kota untuk melakukan pendataan ulang terhadap sarana prasarana penunjang pelaksanaan UNBK dan memberikan informasi kendala di sekolah-sekolah kepada Kemendikbud.

Selain itu, Komisi I DPR dan Komisi VII DPR diharapkan mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Telkom, PT PLN, dan penyedia jasa internet untuk memastikan layanan dan jaringan internet tetap stabil.

"Serta memastikan ketersediaan listrik di sekolah-sekolah selama pelaksanaan UNBK, sehingga pelaksanaan UNBK dapat berjalan lancar," kata Bambang.