Salin Artikel

Gerindra Pertimbangkan Figur Cawapres Prabowo dari Kader PKS

PKS mensyaratkan Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden.

"Kalau itu pandangan kawan-kawan PKS sekali lagi kami menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar karena PKS adalah partai yang juga memiliki cara pandang yang mandiri dan PKS memiliki keinginan bagaimana partainya menjadi besar," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Muzani mengatakan partainya akan mempertimbangkan syarat tersebut.

Ia menilai semua kader yang diajukan oleh PKS itu adalah nama-nama yang sangat berbobot, memiliki kredibilitas dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.

"Tentu saja kami harus mendengar, harus memperhatikan dan semua partai yang memiliki cara pandang yang sama kami juga harus mempertimbangkan itu," kata Muzani.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf menuturkan bahwa partainya akan segera menyodorkan nama sebagai cawapres Prabowo. Keputusan tersebut akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro PKS pada 20 April 2018 mendatang.

"Sampai saat ini, kira-kira akhir April ini saya kira nama itu sudah akan keluar. Tapi kalau ditanya sekarang saya belum bisa menyampaikan karena memang dari Majelis Syuro terakhir belum ada persidangan. Baru ada persidangan sekitar 20 April nanti," ujar Muzzammil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Adapun sembilan kader PKS yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Muzzammil mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berdialog dengan Prabowo untuk menentukan siapa figur cawapres dari sembilan nama tersebut.

Selain itu, tim internal PKS juga akan mengkaji siapa saja figur yang dinilai akan memberikan efek elektoral tertinggi.

"Tentu kami juga mendialogkan dengan Pak Prabowo siapa dari sembilan nama itu. Tentu beliau dan tim Gerindra menghitung siapa yang paling kuat memberikan dukungan kemenangan," kata Muzzammil.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/13/06462481/gerindra-pertimbangkan-figur-cawapres-prabowo-dari-kader-pks

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Blusukan ke Glodok, Cak Imin Lepas 99 Burung hingga Belanja Alpukat

Blusukan ke Glodok, Cak Imin Lepas 99 Burung hingga Belanja Alpukat

Nasional
Jadi Saksi Ahli, Saut Situmorang Ditanya Prinsip di KPK Dikaitkan dengan Pelanggaran Firli Bahuri

Jadi Saksi Ahli, Saut Situmorang Ditanya Prinsip di KPK Dikaitkan dengan Pelanggaran Firli Bahuri

Nasional
MK: Revisi Masa Jabatan dan Usia Tak Bisa Berlaku untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

MK: Revisi Masa Jabatan dan Usia Tak Bisa Berlaku untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

Nasional
KPU Diputus Bersalah Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, DCT Didesak Direvisi

KPU Diputus Bersalah Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, DCT Didesak Direvisi

Nasional
Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK Dinilai Inkonsisten dan Tak Bertanggung Jawab

Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK Dinilai Inkonsisten dan Tak Bertanggung Jawab

Nasional
Soal Persiapan Debat Capres-Cawapres, Cak Imin: Siapkan Power Point untuk Tayangkan Materi

Soal Persiapan Debat Capres-Cawapres, Cak Imin: Siapkan Power Point untuk Tayangkan Materi

Nasional
TNI Bahas Strategi Pertahanan IKN, Asrenum: Perlu Integrasi Kekuatan 3 Matra

TNI Bahas Strategi Pertahanan IKN, Asrenum: Perlu Integrasi Kekuatan 3 Matra

Nasional
Dompet Dhuafa-IHA Terus Kawal 11 Truk Bantuan Kemanusian Menuju Palestina

Dompet Dhuafa-IHA Terus Kawal 11 Truk Bantuan Kemanusian Menuju Palestina

Nasional
Ingin Ubah Aturan KPR, Anies: Regulasi Harusnya Sesuai Kebutuhan Bukan Kenyamanan Negara

Ingin Ubah Aturan KPR, Anies: Regulasi Harusnya Sesuai Kebutuhan Bukan Kenyamanan Negara

Nasional
Istana Belum Terima Surat Pemberitahuan Status Hukum Wamenkumham dari KPK

Istana Belum Terima Surat Pemberitahuan Status Hukum Wamenkumham dari KPK

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud: Pelaporan Aiman ke Polda Metro Jaya Bisa Ancam Demokrasi

TPN Ganjar-Mahfud: Pelaporan Aiman ke Polda Metro Jaya Bisa Ancam Demokrasi

Nasional
Berencana Cabut Laporan, Anggota Tim Hukum PDI-P: Jokowi Berubah, Rocky Gerung Ada Benarnya

Berencana Cabut Laporan, Anggota Tim Hukum PDI-P: Jokowi Berubah, Rocky Gerung Ada Benarnya

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Sebut Anwar Usman Korban Kambing Hitam

TKN Prabowo-Gibran Sebut Anwar Usman Korban Kambing Hitam

Nasional
Ungkap Potensi Kerawanan, Moeldoko Sebut IKN Harus Adopsi Sistem 'Smart Defense'

Ungkap Potensi Kerawanan, Moeldoko Sebut IKN Harus Adopsi Sistem "Smart Defense"

Nasional
Anies: Komunikasi Kunci Selesaikan Persoalan Pendirian Rumah Ibadah, Tak Mesti Ubah Aturan

Anies: Komunikasi Kunci Selesaikan Persoalan Pendirian Rumah Ibadah, Tak Mesti Ubah Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke