Anggota Bawaslu Tak Persoalkan Mensesneg Bahas Cawapres Jokowi

"Tidak masalah, bagi Bawaslu tidak masalah. Saya kira selama pejabat negara tersebut secara pribadi, tidak melibatkan pegawai ASN (aparatur sipil negara), TNI, Polri itu sah-sah saja, tidak melanggar ketentuan," kata Fritz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Fritz menegaskan bahwa tindakan pejabat negara harus dibedakan antara tindakan perseorangan dan tindakan pejabat negara yang melibatkan pegawai ASN, TNI, dan Polri.

Menurut dia, apabila Pratikno mengerahkan para pegawai ASN atau anggota TNI dan Polri dalam sebuah kegiatan tertentu yang mengarah pada dukungan ke pasangan calon tertentu, maka bisa dikatakan melakukan pelanggaran.

"Setiap ASN dilarang untuk tidak netral, oleh karena itu Bawaslu diberikan tanggung jawab untuk mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri," ujar Fritz.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.

Namun, ia tidak memungkiri siapa yang cocok untuk mendampingi Jokowi nanti sedang dalam pembahasan orang-orang dekat Jokowi saat ini.

"Enggak ada tim internal formal seperti itu. Tapi bahwa sudah ada diskusi-diskusi (calon wakil presiden), iya. Tapi tidak sampai dibentuk tim formal, enggak ada," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam diskusi yang dimaksud, Pratikno tak mau mengungkapkannya.

Ia hanya mengatakan, pembicaraan itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya dan beberapa orang dekat Jokowi lain, namun juga oleh kelompok masyarakat sipil.

"Jadi kalau kita diskusi, ngobrol-ngobrol (soal cawapres Jokowi), itu kan biasa, ya. Malah saya mendengar di kalangan civil society ada yang mulai mendiskusikan hal tersebut," ujar Pratikno.