Zico dan Josua, Anak Muda Penggugat UU MD3, dalam Catatan Hakim MK

Zico dan Josua berasal dari satu almamater yang sama, yakni Universitas Indonesia (UI). Zico masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UI, sedangkan Joshua sudah menjadi alumni UI karena lulus pada Februari 2018 lalu.

Meski mendapatkan pujian hakim, Zico dan Josua mengakui ada berbagai hal yang perlu mereka perbaiki dalam dokumen permohonan uji materi UU MD3 yang mereka sampaikan.

Majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki dokumen permohonannya. Berikut catatannya:

1. Legal Standing

Hakim MK I Dewa Gede Palguna meminta agar bagian legal standing atau kedudukan hukum pemohon dalam dokumen permohonan uji materi yang sampaikan oleh Zico dan Josua diperjelas.

Dalam bagian legal standing, kata Palguna, pemohon menyebutkan bahwa dirinya dirugikan oleh Pasal 122 huruf k UU MD3, tetapi tidak diuraikan kedudukan hak tersebut di UUD 1945.

Hakim MK lainnya, Sadli Isra, juga menyoroti hal serupa. Menurutnya, perlu dijelaskan mengapa Pasal 122 huruf k UU MD3 yang digugat menjadi ancaman untuk pemohon.

"Misalnya, di sini pemohon dua, Saudara Josua mengatakan profesinya sebagai penulis. Sebaiknya menjelaskan dengan pekerjaan sebagai penulis mengapa pasal itu menjadi ancaman. Itu sebaiknya dikemukakan," kata Sadli.

2. Kerugian Aktual

Dalam permohonanya, Zico dan Josua menyatakan bahwa Pasal 122 huruf k akan menyebabkan kerugian aktual hak konstitusional para pemohon.

I Dewa Gede Palguna menilai, kata kerugian aktual perlu penjelasan lebih lanjut karena kata tersebut tidak jelas.

"Ini perlu juga diklarifikasi ini. Kalau Anda mengatakan kerugian konstitusional yang aktual itu bagaimana? Apakah sudah pernah dipanggil atau bagaimana ini oleh anggota DPR yang merasa direndahkan," kata Palguna.

"Sebab, kalau aktual itu, kan, artinya Saudara sudah pernah mengalami kejadiannya. Apa sudah pernah dipanggil? Kalau belum, diperbaiki," sambung dia.

3. Petitum

Dalam permohonanya, Zico dan Josua menyampaikan lima poin tuntutan, yakni pertama, memohon majelis hakim menerima permohonan secara seluruhnya. Kedua, menyatakan Pasal 122 huruf k UU MD3 bertengan dengan UUD 1945.

Ketiga, menyatakan Pasal 122 huruf k UU MD3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keempat, meminta majelis hakim memberikan pemaknaan bila semua guguatan tidak dikabulkan seluruhnya. Kelima, menyatakan keputusan MK berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.

Saldi Irsa menilai petitum yang disampikan perlu diefisiensikan. Ia meminta agar poin kedua dan ketiga disatukan saja. Sementara poin kelima tidak perlu ada.

"Itu tidak perlu dimunculkan karena tidak jelas bahwa ini berlaku sejak diputuskan. Itu saja yang disarankan," kata Sadli.