Salin Artikel

Tak Punya Dana, Bos First Travel Suruh Agen Cari Investor untuk DP Tiket Pesawat

Ia kemudian menyampaikan ke sejumlah agen untuk mencari investor guna menutupi keperluan tersebut.

Pertemuan itu dilakukan di butik Anniesa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada akhir Juli 2017.

"Anniesa bilang kendalanya tidak ada uang DP. Kita disuruh cari investor. Lah gimana? Carter aja enggak punya uang buat DP," ujar Taufik saat bersaksi di PN Depok, Rabu (7/3/2018).

Taufik mengatakan, Anniesa memperlihatkan surat kontrak dengan maskapai penerbangan.

Anniesa, kata dia, masih yakin bahwa para calon jemaah yang sudah tertunda itu bisa berangkat.

Namun, Taufik dan agen lainnya sudah putus harapan. Mereka sudah terlalu sering mendengar janji-janji seperti itu.

"Setelah itu kami yakin tidak akan mungkin jemaah bisa diberangkatkan," kata Taufik.

Pernyataan senada disampaikan agen lain, Siti Rubiatu. Ia mengatakan, pada April 2017, First Travel telah meminta tambahan uang untuk pesawat sebesar Rp 2,5 juta untuk carter Saudia Airlines.

Namun, meski sudah setor uang ekstra, calon jemaah tak juga diberangkatkan. Setelah itu, mulai banyak aksi demo di depan kantor First Travel, menuntut janji-janji perusahaan itu.

Atas adanya desakan itu, pertemuan dilakukan antara Anniesa dengan para agen. Anniesa, kata Siti, akan memesan 60.000 kursi pesawat untuk memberangkatkan calon jemaah di akhir Juli.

Namun, sebagaimana disampaikan Taufik, para agen harus lebih dulu mencari investor untuk uang muka.

"Uang sebanyak itu kami dari mana? Tapi karena kami yakin, insya Allah kami akan cari. Tapi kami enggak dapat," kata Siti.

Tiga terdakwa yang merupakan bos First Travel didakwa melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon jemaah.

Mereka diduga menggunakan dana calon jemaah sebesar Rp 905 miliar untuk kepentingan pribadi.

First Travel menawarkan paket promo umrah murah seharga Rp 14,3 juta. Mereka menjanjikan calon jemaah akan diberangkatkan satu tahun setelah pembayaran dilunasi.

Namun, pada kenyataannya, hingga dua tahun berlalu para korban tak kunjung diberangkatkan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/12582131/tak-punya-dana-bos-first-travel-suruh-agen-cari-investor-untuk-dp-tiket

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke