Salin Artikel

Jokowi Mengaku Sering Ngebut Bawa 'Chopperland' di Area Istana

Sebab, setelah menghadiri acara pembagian 15 ribu sertifikat kepada warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di pelataran parkir Sirkuit Sentul, Jokowi tak langsung bertolak ke Istana Presiden Jakarta.

Menggunakan mobil kepresidenan Indonesia-1, Jokowi malah masuk ke lintasan sirkuit.

Rupanya, perkiraan wartawan salah. Presiden melintasi satu putaran sirkuit sambil mengobrol dengan pengelola Sirkuit Sentul Tinton Suprapto.

Presiden mendengar bagaimana persiapan Tinton serta tim merenovasi sirkuit yang memiliki panjang lintasan 4,12 km atau 2,56 mil tersebut demi perhelatan MotoGP pada 2020 atau 2021.

Sebelum bertolak dari sirkuit untuk melanjutkan aktivitasnya lagi di Istana Presiden Jakarta, wartawan sempat bertanya, apakah Presiden berniat menjajal 'chopperland' nya di Sirkuit Sentul?

"Di Istana saja aku bisa ngebut setiap pagi, nguweng...nguweng," kata Jokowi sembari tertawa.

Kedua tangannya mempergarakan orang sedang mengendarai motor.

Wartawan kemudian bertanya kembali, apakah berniat mengendarai 'chopperland' di Sirkuit Sentul?

"Nanti kalau sudah diperbaiki Pak Tinton (pengelola Sirkuit Sentul Tinton Suprapto), baru deh nyoba di sini, nguweng," ujar Jokowi.

Ia kemudian berjalan masuk ke mobilnya.

Presiden Jokowi membeli satu unit motor Royal Enfield Bullet 350cc bergaya chopper. Motor itu dibeli dengan harga Rp 140 juta dan didahului dengan membayar uang muka 50 persen.

Motor tersebut digarap dua bengkel modifikasi terkenal, yakni Elders Garage dan Kick Ass Chopper.

Kedua bengkel tersebut berdomisili di Jakarta dan boleh dibilang adalah bengkel modifikasi terkemuka.


https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/14300091/jokowi-mengaku-sering-ngebut-bawa-chopperland-di-area-istana

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke