Kaji Holding Pertamina dan PGN, Jokowi Panggil Menteri-menteri Ini...

Sejumlah menteri di bidang ekonomi pun, Rabu (28/2/2018), dipanggil ke Istana Presiden Jakarta untuk rapat terbatas.

Menteri yang dipanggil, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

"Beliau (Presiden) meminta informasi yang lebih detail soal keputusan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN," ujar Menkeu Sri Mulyani, usai bertemu Presiden.

Pertama, Presiden ingin melihat bisnis model, baik Pertamina dan PGN. Presiden ingin melihat apakah bisnis model kedua BUMN ini bisa disinergikan agar tetap menguntungkan atau tidak.

"Terutama dari sisi belanja modal agar lebih efisien dan tidak terjadi tumpang tindih dalam investasi. Tentu pada akhirnya bisa melayani masyarakat dengan harga gas yang kompetitif," papar Sri.

Kedua, Presiden juga ingin melihat neraca keuangan Pertamina dan PGN. Jokowi ingin pembentukan holding kedua perusahaan itu tidak malah membuat neraca perdagangannya menjadi melorot.

"Intinya Bapak Presiden mengharapkan keputusan ini betul-betul baik bagi BUMN dalam menyehatkan neraca perdagangannya, memperbaiki tata kelolanya dan menciptakan efisiensi kerja serta tentunya memberikan dampak positif kepada masyarakat," ujar Sri.

Setelah dikaji, Presiden Jokowi akan memutuskan pembentukan holding Pertamina dan PGN tersebut. Setelah itu, barulah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan. Kemungkinan, RUPS dilaksanakan April 2018.

Saat ditanya apakah rencana keputusan tersebut menuai resistensi di internal, Sri mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk meredam potensi itu.

"Akan dijelaskan oleh Menteri BUMN mengenai langkah-langkahnya, sehingga ini tentu saja resistensi atau pemahaman dua perusahaan itu bisa disatukan," ujar Sri.