Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian

Dalam laporan tersebut terdapat kesimpulan bahwa 2017 merupakan tahun politik kebencian yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM.

"2017 ditandai dengan politik kebencian yang disponsori oleh negara, juga aktor non negara," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Khusus di Indonesia, politik kebencian menggunakan sejumlah isu. Isu pertama, tuduhan kebangkitan PKI, seperti yang menimpa LBH Jakarta.

Selain itu ada pula kasus seorang petani Bayuwangi Heri Budiawan yang dituduh menyebarkan paham komunis akibat memprotes perusahaan tambang di Banyuwangi.

Kedua, politik kebencian berbasis sentiman agama. Amnesty Internasinal Indonesia mencatat ada 11 orang yang divonis bersalah atas tuduhan penistaan atau penghinaan agama.

"Mulai kasus Ahok hingga kasus Gafatar," kata Usman.

Ada pula kebencian yang digunakan untuk menuduh orang sebagai kelompok separatis, di Papua misalnya. Padahal penentangan itu dilakukan untuk memprotes kebijakan yang melanggar HAM hingga ketidakadilan di Papua.

Pola yang sama juga digunakan untuk menuduh seseorang anti Pancasila. Terakhir, kebencian digunakan untuk menyasar orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda.

"Terakhir terhadap 12 waria yang ada di Aceh jadi mereka diperlakukan dengan cara yang memalukan, merendahkan martabat mereka, bukan karena mereka mereka melakukan kejahatan, tetapi karena identitas mereka," ucap Usman.

Meski menilai 2017 sebagai tahun politik kebencian, Amnesty Internasional Indonesia tidak menyebut kondisi HAM Indonesia lebih buruk dari negara lain.

Sebab hal serupa juga terjadi diberbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Turki, Myanmar, hingga Filipina.

"Kami tidak sedang memberikan peringkat kepada negara tetapi Amnesty mengingatkan kepada seluruh pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia, bahwa ada kecenderungan secara global yaitu politik kebencian dimana-mana," tutur Usman.