PBB Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019, Yusril Duga akibat Dua Hal Ini

Ahli hukum tata negara itu menduga, berita acara yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat diubah setelah pleno penetapan oleh KPU RI atau pusat.

Perubahan inilah yang menurut Yusril lantas diumumkan oleh KPU RI pada 14 Februari 2018. Padahal, kata Yusril, pengurus pusat PBB mendapat laporan dari DPW Papua Barat bahwa partainya telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) di Papua Barat.

"Atau kemungkinan kedua, setelah dilakukan revisi (oleh KPU Provinsi Papua Barat) dan diumumkan lolos verifikasi di Papua Barat, mereka (KPU RI) tidak memperbaiki berita acara yang menyatakan bahwa ini sudah lolos," kata Yusril dalam konferensi pers di gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Jakarta, Senin (19/2/2018).

Menurut Yusril, kesalahan yang dilakukan KPU RI sangat fatal, sehingga menyebabkan PBB gagal menjadi peserta pemilu 2019.

Ia pun bertekad menggugat Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 ke Bawaslu RI.

"Semua dokumen yang kami peroleh, aksi, rekaman video sudah kami siapkan. Intinya, kami menolak keputusan KPU RI yang menyatakan bahwa PBB tidak lolos di satu kabupaten (di Papua Barat), sehingga tidak memenuhi syarat (75 persen kabupaten/kota di satu provinsi)," ucap Yusril.

Senin Sore ini, PBB memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu 2019, ke Bawaslu.

Yusril didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor, Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, pengurus dan simpatisan.