Salin Artikel

Poltracking Indonesia: AHY Kandidat Cawapres Terkuat di Pemilu 2019

Jika dipasangkan dengan Presiden Jokowi, rata-rata elektabilitas Agus mencapai 13,9 persen. Sedangkan bila dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas Agus mencapai 15,85 persen.

"Jadi bagi Demokrat menawarkan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai cawapres, itu kalkulasi yang paling relistis," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.

Di posisi kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kadidat cawapres terkuat kedua setelah Agus. Jika dipasangkan dengan Jokowi rata-rata elektabilitas Anies mencapai 10,37 persen. Sedangkan bila dipasangkan dengan Prabowo, elektabilitas Anies sebagai cawapres mencapai 15,25 persen.

Hanta menambahkan Agus sangat berpeluang menjadi capres sebab bila dipaksakan menjadi capres elektabilitasnya hanya mencapai 1,7 persen bila dihadapka dengan Jokowi (57,8 persen), dan Prabowo (32,6 persen).

"Maka AHY kemungkinan bisa jadi cawapres, kalau Demokrat nemawarkan AHY," lanjut Hanta.

Survei Poltracking kali ini dilakukan pada 27 Januari-3 Februari dengan melibatkan 1.200 responden yang di seluruh provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada hasil survei nasional Poltracking Indonesia sebelumnya, disebutkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai oleh publik sebagai figur yang paling tepat mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019.

Pada simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan 16,4 persen, sedangkan Agus menempel ketat di posisi kedua dengan 16 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/18/18514341/poltracking-indonesia-ahy-kandidat-cawapres-terkuat-di-pemilu-2019

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke