Polisi Parlemen, Upaya DPR untuk Menutup Diri dari Masyarakat

Tetapi, dia melihat hal tersebut bertolak belakang dengan keputusan Ketua DPR yang membuat MoU dengan kepolisian untuk membentuk polisi parlemen.

Sebastian menganggap, pembentukan polisi parlemen sama saja menutup akses DPR bagi masyarakat.

Sistem pengamanan di DPR dengan adanya pengamanan dalam (Pamdal) saja menurut dia sudah cukup ketat. Apalagi jika ditambah dengan adanya polisi parlemen.

Dia melihat, ada sekelompok anggota DPR yang berupaya membuat DPR tertutup bagi masyarakat.

"Saya melihat ini ada rangkaian sekelompok orang di DPR untuk menutup sedemikian rupa DPR dari masyarakat luar. Jadi ini upaya melindungi DPR agar tidak mudah diakses dan dikritisi," kata Sebastian, dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network dengan topik: "DPR Takut Kritik?" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Munculnya polisi parlemen, menurut dia, menambah upaya untuk melindungi DPR dari kritik, selain melalui upaya di regulasi dengan pengesahan UU MD3 yang dinilai antikritik.

Ini menurut dia membuat wajah wakil rakyat yang seharusnya dekat dengan rakyat itu justru semakin 'seram'.

"Saya berpikir ada sekelompok orang yang ingin DPR ini tetap konvensional seperti zaman purbakala, (tapi) ada (juga) yang (ingin) buat DPR ini jadi parlemen yang modern. Kita enggak tahu ini yang kuat di mana," ujar Sebastian.

Gangguan Keamanan

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian terkait pengamanan di Kompleks Parlemen.

Menurut Bambang, keamanan di lingkungan parlemen masih sangat longgar. Atas alasan kenyamanan, maka keamanan akan ditingkatkan dengan membuat satuan khusus dari kepolisian.

“Sehingga tercipta kawasan parlemen yang tertib aman dan nyaman seperti di negara lain,” ujar Bambang saat memberikan kata sambutan di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya menyadari potensi terjadi gangguan keamanan di lingkungan DPR, MPR dan DPD sangat tinggi.

Beberapa kali, kata Bambang, pernah terjadi teror dalam skala kecil seperti adanya ancaman bom, kericuhan antara masyarakat dan pihak keamanan saat berunjuk rasa di dalam maupun di luar pagar kawasan DPR.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya akan membuat satuan khusus pengamanan komplek MPR dan DPR.

“Di Amerika, negara demokrasi itu juga ada polisi sendiri, namanya polisi parlemen di gedung capitol yang mengamankan gedung itu dan lingkungannya,” ucap Tito.

Ia menilai pengamanan di DPR perlu ditingkatkan untuk menjamin kenyamanan para anggota parlemen dan masyarakat.

“Sebagai simbol negara pusat kekuasaan legislatif, maka kita harus lakukan pengamanan lebih baik. Tapi pengamanan ini jangan sampai menutup jarak antara rakyat dan wakil rakyatnya,” kata Tito.