Salin Artikel

Tanggapan PDI-P terkait Isu Politik yang Menerpanya di Pilkada Jateng

Hal ini bisa dilihat dari langkah PDI-P menggandeng Taj Yasin sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2018.

Putra kyai Maimun Zubair itu dipasangkan dengan kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Petahana, Ganjar Pranowo.

Dengan langkah itu, Hasto menilai PDI-P sudah membuktikan diri sebagai partai yang tidak berjarak dengan kekuatan Islam.

"Isu politik yang mengatakan kita jaga jarak dengan Islam sama sekali tidak terbukti. Itu adalah upaya politik mendiskreditkan PDI-Perjuangan. Kita tidak boleh diam," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2018).

Menurut Hasto, sejak awal PDI-P memiliki akar sejarah yang kuat dengan Islam. Misalnya saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden, ia menolak aksi sepihak serangan terhadap Irak.

"Beliau melihat akar terorisme adalah ketidakadilan masalah Palestina. Ibu Justru dengan lantang mengatakan akar terorisme adalah ketidakadilan terhadap Palestina dan kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada kemerdekaan Palestina," ucap Hasto.

Hasto pun menegaskan, PDI-P tidak takut dengan semangat lawan politiknya yang ingin mematahkan mitos Jateng sebagai Kandang Banteng.

Apalagi, kata Hasto, PDI-P juga bekerjasama dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat dalam memenangkan Pilkada Jawa Tengah 2018.

"Tapi dengan melihat soliditas kita ini akan menjadi kekuatan gerak untuk menjaga agar Ganjar satu periode lagi sebagai Gubernur dan wakilnya Gus Yasin," kata Hasto.

Hasto meyakini Ganjar-Yasin bakal menjadi pemimpin yang menjadi simbol kebhinekaan ditengah adanya kekuatan yang berupaya memecah belah keberagaman di Indonesia.

"Di Jateng Mas Ganjar dan Gus Yasin merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang berdedikasi bagi rakyat,”ucap Hasto.

Di Pilkada Jawa Tengah, Ganjar-Yasin akan berhadapan dengan Sudirman Said-Ida Fauziah. Pasangan tersebut diusung oleh Gerindra, PKB, PKS dan PAN.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/08474421/tanggapan-pdi-p-terkait-isu-politik-yang-menerpanya-di-pilkada-jateng

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.