Salin Artikel

Berawal dari Sumbar, Jokowi Akan Berikan Sertifikat ke Masjid se-Indonesia

Presiden Jokowi sekaligus mengumumkan, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menyelesaikan surat sertifikat masjid, surau dan mushala di seluruh Sumatera Barat.

Penyerahan 18 sertifikat sekaligus pengumuman tersebut dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, Jumat (9/2/2018) kemarin.

"Saya sudah memerintahkan kepada Menteri BPN agar seluruh masjid, surau dan mushala yang ada di Sumatera Barat, diberikan sertifikatnya. Ini harus diselesaikan dalam dua tahun, tidak lebih," ujar Presiden Jokowi.

Masyarakat yang hadir di dalam masjid tampak senang dengan pengumuman tersebut. Mereka memuji program tersebut menggunakan bahasa daerah Minang.

Kebijakan ini didasarkan pada informasi yang didapatkan Presiden Jokowi selama kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Presiden sering mendapatkan informasi bahwa masih banyak masjid yang tidak bersertifikat dan hal itu memicu sengeketa.

"Oleh sebab itu dengan adanya tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat, maka yang namanya sengketa bisa dihilangkan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi memastikan bahwa program penyelesaian sertifikat bagi masjid, surau dan mushala tersebut tak hanya akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, melainkan juga di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Namun, program itu akan dilaksanakan secara bertahap.

"Ini nanti juga akan kita lakukan di seluruh masjid yang ada di Tanah Air. Semuanya, masjid, mushala, surau harus diberikan sertifikat. Ini tanggung jawabnya Pak Menteri BPN (Sofyan Djalil)," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/10/07573551/berawal-dari-sumbar-jokowi-akan-berikan-sertifikat-ke-masjid-se-indonesia

Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke