Salin Artikel

Ingin Jatim Kondusif, Soekarwo Tolak Jadi Jurkam Khofifah-Emil

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Soekarwo harus tetap netral menghadapi Pilkada.

"Enggak lah. Saya juga harus jaga kondisi Jawa Timur dengan Pangdam dan Kapolda Jatim," kata Soekarwo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

(Baca: Fakta Seputar Pilkada Jawa Timur)

Soekarwo mengaku ingin menjaga agar wilayahnya tetap kondusif selama tahapan Pilkada.

"Saya gubernur kebetulan harus berikan ruang pada pemilihan. Kondusifitas jauh lebih penting. Jadi menjaga kondisi Jatim itu juga penting," ujar dia.

Ia mengatakan, masyarakat tentunya akan meragukannya jika terlibat dalam kampanye.

"Problem netralitas itu selesai. Enggak ada saya ajak pidato di pemda ngajak. Sekarang saya larang betul dan kontrol betul," kata Soekarwo.

Pasangan Khofifah-Emil didukung Partai Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), Nasdem (4 kursi), PPP (5 kursi), Hanura (2 kursi) dan PAN (7 kursi) dengan total kekuatan kursi parlemen sebanyak 42 kursi.

Pasangan tersebut akan melawan pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputri.

Pasangan ini diusung koalisi empat partai, yaitu PKB (20 kursi DPRD Provinsi), PDI-P (19 kursi), PKS (6 kursi) dan Gerindra (13 kursi). Total 58 kursi DPRD.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/17473411/ingin-jatim-kondusif-soekarwo-tolak-jadi-jurkam-khofifah-emil

Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke